REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM -- Tentara Israel pada Senin (16/1/2023) menghancurkan 18 bangunan milik Palestina di utara wilayah pendudukan Yerusalem Timur Kantor Berita Anadolu Agency melaporkan, Direktur Kota Hizma, Abdullah Salaheddin, mengatakan, tentara Israel menghancurkan bangunan tersebut tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Tentara Israel juga menghancurkan toko dan bengkel perawatan mobil. Salaheddin menambahkan, pihak berwenang Israel mengklaim bahwa pembongkaran itu dilakukan untuk memperluas jalan. Salaheddin mengatakan, lebih dari 100 keluarga Palestina terkena dampak penghancuran tersebut.
Sementara itu, kantor berita Wafa melaporkan, setidaknya 15 warga Palestina ditahan oleh pasukan Israel dari beberapa daerah di wilayah pendudulan Tepi Barat. Tiga warga Palestina, termasuk satu anak, terluka di Jenin dan Bethlehem selama penggerebekan oleh pasukan Israel.
Tentara Israel sering melakukan kampanye penangkapan di wilayah pendudukan Tepi Barat dan Yerusalem Timur. Penggerebekan itu dilakukan dengan dalih mencari buronan orang Palestina.
Kekerasan pemukim terhadap warga Palestina dan properti mereka rutin terjadi di wilayah pendudukan Tepi Barat. Warga Palestina, kelompok pemantau, serta pejabat lokal dan internasional percaya bahwa pemerintah Israel mendukung kekerasan pemukim.
Pemukim biasanya dilindungi oleh polisi dan tentara Israel bahkan saat mereka melakukan kejahatan. Situasi akan menjadi jauh lebih buruk dengan kehadiran politisi ekstrem kanan dalam pemerintahan koalisi yang baru.
Pemerintahan baru Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berkomitmen untuk menjadikan pembangunan permukiman Tepi Barat sebagai prioritas utama.
Israel merebut Tepi Barat dalam perang Timur Tengah 1967 dan telah membangun ratusan pemukiman yang sekarang menjadi rumah bagi sekitar 500 ribu orang Israel. Komunitas internasional menganggap seluruh permukiman yang dibangun di Tepi Barat itu ilegal. Komitmen Israel untuk memperdalam kendali atas Tepi Barat telah mengancam hubungan dengan sekutu terdekatnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika