REPUBLIKA.CO.ID, NEW DELHI – Pemerintah India memprotes film dokumenter BBC tentang kerusuhan di Negara Bagian Gujarat pada 2002 yang menewaskan lebih dari 1.000 orang, kebanyakan Muslim. Film itu dinilai sebagai propaganda.
“Biarkan saya menjelaskannya dengan sangat jelas. Kami pikir ini adalah bagian propaganda yang dirancang untuk mendorong narasi tertentu yang didiskreditkan. Bias, kurangnya objektivitas, pola pikir kolonial yang berkelanjutan terlihat jelas,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri India Arindam Bagchi, Kamis (19/1/2023), dikutip laman Bloomberg.
BBC telah membatasi penayangan film dokumenter itu di India. Menurut Bagchi, mengunggah film tersebut di media sosial akan menjadi pelanggaran hak kekayaan intelektual. Dia tak menjawab pertanyaan tentang apakah Pemerintah India akan memblokir film tersebut.
Lebih dari 1.000 orang, kebanyakan Muslim, tewas dalam kerusuhan sektarian di Gujarat pada 2002. Kala itu, Negara Bagian Gujarat dipimpin Narendra Modi, tokoh nasionalis Hindu dari Bharatiya Janata Party (BJP) yang kini menjabat sebagai perdana menteri.
Kerusuhan di Gujarat pada 2002 dipicu oleh pembakaran kereta api yang mengangkut para peziarah Hindu. Aksi pembakaran itu diduga dilakukan sekelompok Muslim di sana. Kerusuhan antara umat Hindu dan Islam pun tak terhindarkan.
Sejumlah kelompok hak asasi manusia (HAM) menyalahkan Narendra Modi karena dinilai tak melakukan upaya yang cukup untuk menghentikan kekerasan. Modi membantah tuduhan tersebut. Namun Mahkamah Agung India kemudian mencopot Modi dari jabatannya.
Dalam film dokumenter BBC, mantan menteri luar negeri Inggris Jack Straw mengatakan, Pemerintah Inggris melakukan penyelidikan terkait kerusuhan di Gujarat pada 2002. Hasil penyelidikan menyimpulkan bahwa pemerintahan Modi “menciptakan impunitas bagi para pelaku kerusuhan”.
Di film dokumenternya, BBC pun menayangkan cuplikan wawancara lama Modi terkait kerusuhan di Gujarat. Dalam wawancara itu, Modi menolak tudingan atau klaim yang menyebut tidak ada penanganan dan tindakan untuk mengatasi huru-hara di Gujarat pada 2002. “Ya,” kata Modi ketika ditanya oleh reporter BBC saat itu tentang apakah dia akan melakukan sesuatu yang berbeda selama kerusuhan. “Satu area di mana saya sangat, sangat lemah, dan itulah cara menangani media,” ucapnya.
Pada 2014, Modi terpilih sebagai perdana menteri. Dia masih menjabat hingga kini. Sejak Modi menduduki kursi perdana menteri, sentimen anti-Muslim di India meningkat tajam. Pada 2019, Modi mencabut pasal 370 konstitusi yang memberikan status otonomi khusus pada Jammu-Kashmir, yakni satu-satunya wilayah di India yang penduduknya mayoritas Muslim.
Pada Februari 2022, situasi di India juga sempat memanas setelah Negara Bagian Karnataka meluncurkan peraturan tentang larangan mengenakan hijab di ruang kelas. Peraturan itu digugat ke pengadilan. Meski proses gugatan berjalan, larangan penggunaan hijab bagi siswi dan mahasiswi tetap diterapkan.
Di bawah pemerintahan Modi, aksi persekusi terhadap Muslim di India pun meningkat. Selain itu, masih terdapat beberapa kebijakan Modi lainnya yang dianggap mendiskreditkan Muslim di sana.
Ikuti Whatsapp Channel Republika