REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Tiga sumber mengatakan pemerintah Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden berhenti menyetujui lisensi perusahaan AS untuk mengekspor sebagian besar barang ke perusahaan China, Huawei. Sudah beberapa tahun AS melarang ekspor perangkat 5G dan teknologi lain ke Huawei.
Namun Departemen Perdagangan AS memberikan izin beberapa perusahaan menjual sejumlah teknologi dan produknya ke Huawei. Pada tahun 2020 lalu Qualcomm Inc diizinkan menjual cip telepon pintar 4G ke perusahaan itu.
Pada Selasa (31/1/2023) juru bicara Departemen Perdagangan mengatakan pemerintah terus mengasesmen 'kebijakan dan regulasi kami' tapi ia tidak memberikan komentar mengenai perusahaan tertentu. Huawei dan Qualcomm menolak memberikan komentar.
Surat kabar the Financial Times dan jaringan berita Bloomberg yang pertama melaporkan langkah ini. Satu orang sumber mengatakan pemerintah AS menciptakan satu kebijakan formal baru untuk melarang pengiriman barang ke Huawei termasuk perangkat di bawah 5G seperti perangkat 4G, Wifi 6 dan 7, kecerdasan artifisial, dan komputer performa tinggi dan komputasi awan.
Sumber lainnya mengatakan langkah ini mencerminkan pemerintah Biden memperketat kebijakannya pada Huawei beberapa tahun terakhir. Izin cip 4G tidak dapat digunakan 5G yang disetujui sebelumnya akan dilarang.
Di akhir masa mantan Presiden Donald Trump dan di awal pemerintahan Biden, pemerintah AS masih mengizinkan penjualan perangkat 4G. Pada tahun 2019 pemerintah AS menempatkan Huawei ke dalam daftar hitam perdagangan.
Sebagian besar perusahaan AS dilarang mengirimkan barang dan teknologi ke perusahaan itu kecuali mendapat izin. Pemerintah terus memangkas kemampuan Huawei untuk membeli atau merakit cip semikonduktor yang digunakan di sebagian besar perangkat teknologi.
Namun pemerintah AS mengizinkan Huawei menerima beberapa produk. Dari April sampai November 2021 perusahaan pemasok Huawei mendapat izin menjual produk senilai 61 miliar dolar AS.
Pada Desember lalu Huawei mengatakan pendapatan mereka tahun 2022 sekitar 91,53 miliar dolar AS. Turun sedikit dibanding tahun 2021 ketika sanksi AS menyebabkan penurunan penjualan hampir sepertiganya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika