REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken mengatakan, negaranya akan terus mendorong pertanggungjawaban militer atas kejahatan yang dilakukannya. Dalam hal ini, dia berharap AS dapat bekerja sama dengan ASEAN. 1 Februari 2023 diketahui merupakan peringatan dua tahun kudeta militer Myanmar.
Blinken mengungkapkan, salah satu bentuk upaya AS meminta pertanggungjawaban militer Myanmar adalah dengan mendukung Mekanisme Investigasi Independen PBB. AS, kata Blinken, juga siap menyokong upaya internasional lainnya yang bertujuan melindungi dan mendukung populasi rentan di Myanmar, termasuk etnis Rohingya.
“Kami berharap dapat membangun kerja sama dengan ASEAN dan para anggotanya, dengan PBB, setelah resolusi Dewan Keamanan PBB baru-baru ini tentang situasi di Myanmar, dan dengan komunitas internasional, saat para mitra berusaha menegakkan Lima Poin Konsensus ASEAN, mengintensifkan tekanan diplomatik dan ekonomi terhadap militer, serta mendukung Myanmar yang damai, demokratis, dan makmur,” kata Blinken, dalam pernyataan yang dirilis Kedutaan Besar AS di Jakarta dalam rangka memperingati dua tahun kudeta militer Myanmar, Rabu (1/2/2023).
Blinken mengungkapkan, dua tahun lalu, militer Myanmar merebut kekuasaan dari pemerintahan yang dipilih secara demokratis. Hal itu telah menyeret Myanmar ke jurang bencana. “Sejak kudeta militer pada 1 Februari 2021, krisis politik, ekonomi, dan kemanusiaan di Myanmar semakin parah. Sejumlah laporan menunjukkan hampir 3.000 orang tewas, hampir 17 ribu orang ditahan, dan lebih dari 1,5 juta lainnya mengungsi,” ucapnya.
Menurut dia, terus berlanjutnya kampanye bumi hangus oleh junta Myanmar menimbulkan kerugian dan merenggut nyawa orang-orang tak berdosa. Konflik senjata di internal Myanmar memburuk dan menimbulkan ketidakamanan di luar perbatasan negaranya. “Hingga saat ini, kami telah memberlakukan sanksi terhadap 80 individu dan 30 entitas untuk merampas sarana rezim (militer Myanmar) untuk melanggengkan kekerasannya dan untuk mempromosikan aspirasi demokrasi rakyat Myanmar,” kata Blinken.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, dia ingin lima poin konsensus menjadi platform utama ASEAN untuk menyelesaikan krisis di Myanmar. Namun, ia sangat menyayangkan belum adanya kemajuan signifikan atas penerapan konsensus tersebut.
“Kita ingin implementasi five-point consensus ini menjadi platform utama, mekanisme utama, dari ASEAN untuk berkontribusi, untuk membantu Myanmar keluar dari krisis politiknya. Tapi, sekali lagi, yang dapat menolong Myanmar adalah bangsa Myanmar sendiri,” kata Retno saat diwawancara setelah mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam acara Kick Off Keketuaan ASEAN Indonesia 2023 yang digelar di Bundaran Hotel Indonesia, Ahad (29/1/2023) lalu.
Menurut Retno, tugas ASEAN hanya sekadar membantu Myanmar. “Mereka (Myanmar) ini kan negara berdaulat, jadi kita selalu sampaikan bahwa kita siap bantu sebagai keluarga. Teman-teman tahu sejarah Myanmar sangat kompleks, tapi kita sebagai keluarga siap bantu,” ucapnya.
Dia mengungkapkan, terkait lima poin konsensus sebagai satu-satunya pendekatan ASEAN untuk menyelesaikan krisis, hal itu sudah kerap disampaikan kepada junta militer Myanmar. “Sayangnya, sampai saat ini belum ada kemajuan signifikan. Kita akan berusaha terus, mencoba mengajak semua pihak yang ada di Myanmar untuk mengimplementasikan five-point consensus,” ujar Retno.
Retno mengatakan, sebagai ketua ASEAN tahun ini, Indonesia akan tetap mengundang Myanmar, tapi pada level non-politik. Retno menekankan, dia tidak ingin isu Myanmar menjadi inti dari keketuaan Indonesia di ASEAN. Ia menjelaskan prioritas keketuaan Indonesia adalah mempercepat proses pembangunan komunitas ASEAN. Sebab hal itu yang akan menjadi kepentingan rakyat ASEAN untuk terus maju.
“Tentunya, kewajiban kita adalah juga membantu Myanmar keluar dari krisis politiknya. Tapi kita tidak ingin isu Myanmar kemudian meng-hostage semua proses yang sedang berjalan di ASEAN. Kita ingin pastikan proses ini berjalan terus,” ucap Retno.
Ikuti Whatsapp Channel Republika