REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Linda Thomas-Greenfield mengatakan pemerintahan Biden dan sekutunya sedang bekerja untuk mengisolasi Rusia di badan urusan dunia tersebut. Tidak hanya itu, AS dan sekutunya juga menyerukan perombakan Dewan Keamanan untuk memperkecil kekuatan Moskow di PBB.
Linda Thomas-Greenfield mengatakan hal itu dalam sebuah wawancara di kantor pusat Bloomberg di Washington, Rabu (1/2/2023).
Di saat yang sama, pejabat AS dan Eropa bertemu dengan otoritas Ukraina di Kyiv untuk membahas berbagai masalah termasuk transparansi untuk rekonstruksi. Karena pemerintah Presiden Volodymyr Zelenskiy sedang mengintensifkan pemberantasan korupsi.
"AS akan memasok persenjataan ke Ukraina dengan artileri dan amunisi jarak jauh sebagai bagian dari paket bantuan militer baru senilai 2 miliar dolar AS," kata seseorang yang mengetahui masalah tersebut.
Di Medan Perang, "Kota Kramatorsk dihantam rudal balistik Rusia," cuit Zelenskiy pada Rabu (1/2/2023) malam. “Beberapa orang masih berada di bawah reruntuhan. Tidak ada tujuan selain teror,” katanya.
Setidaknya dua orang tewas, kata pihak berwenang Ukraina di Telegram. Ukraina mengharapkan pertempuran yang lebih sengit akan terjadi pada bulan Februari dan Maret, menurut Andriy Yusov, perwakilan dinas intelijen Kementerian Pertahanan.
Dia mengatakan pasukan Rusia terus memperoleh keuntungan teritorial tetapi dengan kerugian yang lebih tinggi daripada yang diderita Ukraina. Rusia melakukan lima serangan udara dan enam serangan rudal serta lebih dari 65 salvo dari beberapa peluncur roket selama beberapa hari terakhir, kata Staf Umum Ukraina di Facebook.
Situasi menjadi lebih sulit bagi pasukan Ukraina di timur negara itu karena Rusia menginginkan sesuatu untuk ditunjukkan kepada rakyatnya menjelang peringatan pertama perang, kata Zelenskiy dalam pidato rutinnya setiap malam pada hari Rabu.
Bahkan ketika serangan Rusia semakin intensif, Zelenskiy menambahkan “kita semua harus bersatu secara khusus, terutama berfokus pada kepentingan negara dan, akibatnya, terutama stabil.”
Mengacu pada penggerebekan yang dilakukan Rabu pagi sebagai bagian dari penyelidikan korupsi, dia mengatakan "kami tidak akan membiarkan siapa pun melemahkan negara kami." Dia berterima kasih kepada semua petugas penegak hukum “yang menunjukkan kekuatan hukum dan negara hari ini.”
Pemerintahan Biden membekukan aset orang dan perusahaan yang berbasis di AS yang terkait dengan apa yang dikatakannya sebagai jaringan pedagang senjata ayah dan anak yang berkonspirasi untuk menghindari sanksi terhadap sektor pertahanan Rusia.
Kelompok tersebut, yang dipimpin oleh Igor dan Jonatan Zimenkov, dituduh “terlibat dalam proyek yang berhubungan dengan kemampuan pertahanan Rusia”, termasuk dengan memasok perangkat berteknologi tinggi setelah Rusia menginvasi Ukraina," kata Departemen Keuangan.
Dikatakan jaringan itu menggunakan perusahaan cangkang dan individu di Singapura, Siprus, Bulgaria, dan Israel untuk memindahkan uang sambil "berusaha mempertahankan penampilan yang sah."
“Kami bertekad untuk menindak penghindaran sanksi Rusia,” kata Menteri Luar Negeri Antony Blinken dalam sebuah tweet. “Kami akan terus mengambil tindakan yang melemahkan kemampuan Rusia untuk berperang melawan Ukraina.”
Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield mengatakan pemerintahan Biden bekerja untuk mengisolasi pemerintahan Presiden Vladimir Putin di badan global itu, tetapi mengakui tantangan yang melekat pada Rusia yang memegang kursi pemegang hak veto di Dewan Keamanan.
Thomas-Greenfield memilih Grup Wagner, tentara bayaran swasta yang telah berjuang untuk pasukan Rusia, atas tindakannya di Ukraina dan di benua Afrika. Dia mengatakan AS akan mencari cara baru untuk melawan dampak kelompok itu di Ukraina dan Afrika, di mana AS memberikan keamanan kepada beberapa pemerintah.
"AS sedang didekati oleh negara-negara yang ingin melakukan diversifikasi dari senjata Rusia karena sebagian kinerja buruk mereka di Ukraina," kata Jessica Lewis, asisten menteri luar negeri untuk urusan politik dan militer.
Ikuti Whatsapp Channel Republika