Sabtu 11 Feb 2023 21:54 WIB

PM Malaysia Desak Negara PBB ASEAN Ambil Langkah Tegas Tekan Junta Myanmar

Malaysia berpendapat langkah tegas bisa mengakhiri kekejaman militer di Myanmar.

Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim.
Foto: EPA-EFE/HOW HWEE YOUNG / POOL
Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim.

REPUBLIKA.CO.ID, BANGKOK -- Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim pada Jumat (10/2/2023) mengeluarkan seruan keras kepada sesama anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) untuk mengambil langkah-langkah baru dalam menekan pemerintah Myanmar yang dikuasai militer. Langkah baru ini diperlukan untuk mengakhiri kekejaman militer terhadap negara dan rakyatnya sendiri.

Anwar mengatakan, ASEAN harus cukup berani untuk mencoba menyelesaikan krisis di Myanmar. Anwar menambahkan, Myanmar memiliki hak untuk memiliki kebijakan dan prioritas domestiknya sendiri. Namun negara tidak boleh melanjutkan kebijakan diskriminatif 

Baca Juga

“Tetapi tidak ada negara saat ini yang boleh melanjutkan kebijakan diskriminatif, meminggirkan rakyat mereka atau mengintimidasi, atau lebih buruk lagi, melakukan kekerasan terhadap rakyat Anda sendiri,” kata Anwar.

Anwar mengatakan, ASEAN harus mempromosikan mekanisme baru untuk memastikan bahwa kekejaman yang dilakukan terhadap rakyatnya sendiri harus diakhiri. Menurut Anwar, ASEAN tidak boleh mentolerir pelanggaran karena krisis mendorong sejumlah besar pengungsi untuk mencari keselamatan di negara-negara lain di kawasan ini, termasuk Bangladesh, Thailand, Indonesia dan Malaysia.

“Akan ideal jika kita memiliki konsensus yang kuat, dan memberikan pesan yang kuat kepada rezim Myanmar,” kata Anwar.

ASEAN telah membuat konsensus lima poin untuk mencoba membantu memulihkan perdamaian di Myanmar. Konsensus itu menyerukan penghentian kekerasan dengan segera, dialog di antara semua pihak, mediasi oleh utusan khusus ASEAN, penyediaan bantuan kemanusiaan dan kunjungan utusan khusus ke Myanmar untuk bertemu semua pihak. Pemerintah militer pada awalnya menyetujuinya, tetapi sejak itu mereka menghalangi upaya implementasi konsensus tersebut.

ASEAN menanggapi dengan menolak mengizinkan para pemimpin militer Myanmar menghadiri pertemuan utama kelompok tersebut. Sementara negara-negara Barat telah menerapkan tindakan yang lebih kuat daripada ASEAN dalam menanggapi krisis. Misalnya, sanksi politik dan ekonomi terhadap para jenderal Myanmar dan kroninya.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement