REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV – Puluhan ribu warga Israel turun ke jalan di beberapa kota di seluruh negeri pada Sabtu (11/2/2023). Mereka memprotes rencana perombakan peradilan oleh pemerintah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.
Untuk pekan keenam, pengunjuk rasa melanjutkan aksi besar-besaran dengan yang utama di pusat kota Tel Aviv dan beberapa pertemuan kecil di kota-kota lain.
Kritikus mengatakan, langkah-langkah yang diperkenalkan oleh pemerintah garis keras baru akan melemahkan Mahkamah Agung, membatasi pengawasan yudisial, dan memberikan lebih banyak kekuasaan kepada politisi. Para pengunjuk rasa mengatakan, tindakan itu akan merusak demokrasi.
Keretakan kekuasaan pengadilan semakin dalam karena pemerintah akan memperkenalkan beberapa undang-undang di parlemen pada Senin (13/2/2023). Agenda ini memunculkan seruan untuk pemogokan sebagian oleh bisnis dan kelompok profesional.
Menurut pemerintah diperlukan untuk mengekang jangkauan kekuatan hakim yang berlebihan. Alasan ini telah menarik tentangan keras dari kelompok-kelompok sipil, termasuk pengacara.
Keputusan tersebut menimbulkan kekhawatiran di antara para pemimpin bisnis, memperluas perpecahan politik yang sudah mendalam di masyarakat Israel.
"Kami (di) ... di sini untuk berdemonstrasi melawan pemerintah Israel di bawah Netanyahu, yang menurut keyakinan kami menentang demokrasi dan akan melakukan apapun yang mereka bisa untuk mencabut demokrasi Israel," kata Illan Bendori pada protes di Tel Aviv.
Netanyahu menepis protes tersebut sebagai penolakan oleh lawan sayap kiri untuk menerima hasil pemilu November lalu.
"Kami sangat bangga dengan demokrasi kami dan dia ingin menjadikan Israel sesuatu yang lain. Kami tidak akan setuju, kami akan melakukan segala daya kami untuk menghentikannya," kata demonstran lain di Tel Aviv Hadar Weis.
Para pengunjuk rasa mengatakan, demokrasi Israel akan dirusak jika pemerintah berhasil mendorong rencana tersebut. Protes tambahan dan pemogokan parsial akan dilakukan pada Senin.
Berita N12 Israel merilis jajak pendapat pada Sabtu, bahwa 62 persen warga Israel menginginkan rencana peradilan yang diusulkan untuk dihentikan sementara atau dihentikan secara bersamaan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
