REPUBLIKA.CO.ID, SYDNEY -- Menteri Dalam Negeri Australia Clare O'Neil mengatakan Australia berencana 'mengusir' intervensi asing yang beroperasi mengincar politisi, akademisi dan tokoh masyarakat. Ia mengatakan intervensi asing merupakan ancaman inti pada demokrasi Australia.
"(Dan negara sedang menghadapi) tantangan geopolitik yang sangat signifikan," kata O'Neil dalam pidatonya di Australian National University's National Security College, Senin (14/2/2023).
Ia mengatakan pemerintah asing ingin memenangkan politisi tertentu, memfoto demonstran dan diam-diam memilih topik yang dibahas di universitas. Ia mengatakan contohnya badan intelijen Australia menghentikan pengintaian yang dilakukan Iran terhadap warga Australia Iran.
"Intervensi asing tidak hanya datang dari satu negara," tambahnya.
Undang-undang intervensi negara asing diperkenalkan parlemen Australia pada tahun 2018 ketika Perdana Menteri Malcolm Turnbull merujuk tuduhan intervensi Cina pada politik dan universitas Australia. Tuduhan itu memicu kemarahan Beijing.
O'Neil tidak menyinggung Cina dalam pidatonya. Baru-baru ini Australia dan Cina berusaha memperbaiki hubungan diplomatik dan Beijing mulai melonggarkan pembatasan perdagangan pada batu bara dan produk pertanian Australia.
Ia mengatakan intervensi asing bukan hipotesis, dan sudah terlihat. "Pemerintah asing mencoba memenangkan pemimpin terpilih dan aktivis partai untuk mengubah semuanya mulai dari perencanaan undang-undan sampai kebijakan keamanan nasional dan asing, atau sekedar membangun gambaran bagaimana keputusan diambil," katanya.
O'Neil menambahkan Australia tidak menoleransi insiden pemerintah negara asing mengumpulkan informasi sensitif pribadi para pembangkang atau mengawasi unjuk rasa damai di Australia. Ia menegaskan Negeri Kanguru akan melakukan lebih untuk mengatasinya.
Ia mengatakan Gugus Tugas Intervensi Asing di Universitas bekerja sama dengan Organisasi Intelijen Keamanan Australia (ASIO) untuk menghadapi ancaman "nyata dan semakin canggih".
"Bukan lagi rahasia atau mengejutkan sektor universitas adalah target intervensi asing," kata O'Neil.
"ASIO telah menyatakan badan intelijen asing dan proksi mereka 'sangat ingin mengambil keuntungan pada keterbukaan yang terintegrasi pada universitas-universitas dan institusi penelitian kami untuk mencuri hak kekayaan intelektual dan teknologi canggih," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
