REPUBLIKA.CO.ID, STOCKHOLM – Pemerintah Swedia akan mengajukan rancangan undang-undang (RUU) aksesi Organisasi Pertahanan Atlantik Utara (NATO) ke parlemen pada Maret mendatang. Langkah itu diambil meski peluang keanggotaan negara tersebut di NATO masih bergantung pada dukungan atau persetujuan Turki dan Hongaria.
“Pemerintah bermaksud untuk memperkenalkan RUU tentang keanggotaan NATO Swedia pada bulan Maret,” kata Menteri Luar Negeri Swedia Tobias Billstrom dalam pidato yang menguraikan prioritas kebijakan luar negeri Swedia untuk tahun ini, Rabu (15/2/2023).
Swedia dan Finlandia mengajukan permohonan keanggotaan NATO setelah Rusia melancarkan agresi ke Ukraina. Seluruh anggota NATO, kecuali Turki dan Hongaria, telah memberikan dukungan bagi aksesi kedua negara tersebut. Stockholm dan Helsinki perlu memperoleh persetujuan Turki serta Hongaria untuk bisa masuk dalam organisasi pertahanan multilateral yang sudah berdiri sejak 1949 tersebut.
Upaya Swedia untuk bisa menjadi anggota NATO telah diwarnai aksi pembakaran Alquran oleh politisi sayap kanan berkebangsaan Swedia-Denmark, Rasmus Paludan. Dia setidaknya sudah tiga kali melakukan pembakaran Alquran. Aksi pertama berlangsung di dekat Kedutaan Besar Turki di Stockholm, Swedia, pada 21 Januari lalu. Pembakaran kedua dan ketiga dilakukan di depan sebuah masjid serta Kedutaan Besar Turki di Kopenhagen, Denmark, 27 Januari lalu.
Paludan telah berjanji akan terus membakar Alquran hingga Swedia dan Finlandia memperoleh keanggotaan NATO. "Begitu dia (Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan) membiarkan Swedia bergabung dengan NATO, saya berjanji tidak akan membakar Alquran di luar kedutaan besar Turki. Jika tidak, saya akan melakukannya setiap Jumat pukul 2 siang," ujar Paludan setelah melakukan pembakaran Alquran di Kopenhagen.
Penolakan Turki atas masuknya Swedia dan Finlandia ke NATO terkait dengan kebijakan kedua negara atas kelompok milisi Kurdi, seperti Partai Pekerja Kurdistan (PKK). Ankara menuding Swedia dan Finlandia tak mendukung upaya perlawanan terhadap PKK dan Unit Perlindungan Rakyat Kurdi Suriah (YPG). Turki telah menetapkan dua kelompok tersebut sebagai organisasi teroris.
Dalam pertemuan dengan para pendukung mudanya pada 29 Januari lalu, Erdogan kembali menyerukan Swedia agar mengekstradisi orang-orang yang tengah diburu Turki dari negaranya. Menurut Erdogan, orang-orang tersebut adalah para aktor yang terlibat upaya kudeta terhadap pemerintahannya pada 2016 dan tersangka teror dari kelompok milisi Kurdi.
“Jika Anda (Swedia) benar-benar ingin bergabung dengan NATO, Anda akan mengembalikan para teroris ini kepada kami. Anda akan mengirimkan para teroris ini kepada kami sehingga dapat bergabung dengan NATO,” kata Erdogan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika