REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM -- Israel berjanji kepada pemerintahan Biden bahwa pihaknya akan menghentikan persetujuan pos-pos permukiman baru di Tepi Barat. Hal ini sebagaimana dilansir kantor Perdana Menteri Israel pada Senin (20/2/2023), sehari setelah potensi krisis diplomatik terjadi di PBB, karena ketegangan Israel-Palestina.
Kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan Israel tidak akan memberi lampu hijau pada permukiman liar baru di Tepi Barat di luar sembilan pos terdepan yang dibangun tanpa izin, yang disetujui secara surut awal bulan ini. Pernyataan itu, bagaimanapun, tidak menyebutkan ribuan rumah permukiman tambahan di permukiman yang ada saat ini, dimana menurut pejabat Israel justru akan segera disetujui.
Resolusi Dewan Keamanan PBB yang diperdebatkan akan digelar akhirnya dibatalkan. Rancangan resolusi ini didorong oleh Palestina dan negara pendukung seperti Uni Emirat Arab (UAE), yang dijadwalkan dilakukan pemungutan suara pada hari Senin (20/2/2023) ini.
Resolusi tersebut akan mengutuk Israel atas perluasan permukiman dan menuntut penghentian aktivitas di masa depan. Menurut banyak diplomat, pemerintahan Biden berhasil mencegah pemungutan suara digelar, dengan meyakinkan baik Israel maupun Palestina untuk menyetujui secara prinsip pembekuan enam bulan dalam tindakan sepihak apa pun yang mungkin mereka ambil.
“Israel memberi tahu AS bahwa dalam beberapa bulan mendatang tidak akan mengizinkan permukiman baru di luar sembilan yang telah disetujui,” kata kantor Netanyahu.
Lusinan pos permukiman terdepan yang tidak sah bertebaran di Tepi Barat di atas tanah Palestina yang diduduki Israel. Jumlah itu, selain puluhan permukiman yang telah ada didirikan sebelumnya. Pos-pos terdepan ini, yang kadang-kadang tidak lebih dari segelintir rumah trailer tetapi juga menyerupai desa-desa kecil, dibangun tanpa izin tetapi sering ditoleransi dan bahkan didorong oleh pemerintah Israel.
Komunitas internasional menganggap semua konstruksi permukiman Israel di tanah Palestina yang diduduki tidak sah atau ilegal. Pemungutan suara PBB, telah membuat pusing pemerintahan Biden, di saat Washington memfokuskan upaya diplomatiknya pada perang Rusia dengan Ukraina, yang menjelang satu tahun pekan ini.
Sementara itu, Biden juga telah melakukan kunjungan mendadak ke Kiev pada hari Senin ini. Itu juga yang menyoroti perbedaan mendalam antara pemerintahan Biden, yang mendukung solusi dua negara, dengan negara Palestina dan menentang permukiman.
Sementara di pemerintah Israel, yang dipimpin Netanyahu kini, terdiri dari kelompok ultranasionalis Yahudi yang menentang kemerdekaan Palestina dan telah berjanji untuk meningkatkan pembangunan permukiman. Janji untuk menunda menyetujui pos terdepan bertentangan dengan prinsip janji pemerintah Netanyahu. Hal ini membuat Netanyahu dapat menghadapi reaksi keras dari mitra koalisi pro-pemukim kelompok sayap kanan Yahudinya.
Banyak pihak menyangsikan janji ini, dan melihat pembangunan permukiman Yahudi diperkirakan akan berlanjut. Karena hal itulah seperti yang dilakukan di bawah pemerintahan Israel sebelum-sebelumnya.
Di sisi lain, kantor Netanyahu juga mengatakan akan terus menghancurkan rumah-rumah Palestina, yang justru dituduh Israel karena dibangun secara ilegal di 60 persen wilayah Tepi Barat, yang berada di bawah kendali penuh tentara Israel. Sedangkan penduduk Palestina di daerah ini mengatakan hampir tidak mungkin menerima izin bangunan dari otoritas Israel.
Amerika Serikat, bersama dengan sebagian besar komunitas internasional, mengatakan permukiman itu merupakan penghalang perdamaian dengan mengambil alih tanah yang dicari oleh Palestina untuk negara mereka. Kondisi saat ini, lebih dari 700 ribu orang Yahudi Israel, kini tinggal di Tepi Barat dan Yerusalem timur. Wilayah ini merupakan kawasan yang direbut dalam perang Israel - Timur Tengah 1967 dan telah diklaim oleh Palestina.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
