REPUBLIKA.CO.ID, JOHANNESBURG – Kongres Nasional Afrika mengatakan, mereka tetap mempertahankan pandangan bahwa Israel merupakan negara apartheid. Hal itu disampaikan sehari setelah delegasi Israel diusir dalam pertemuan KTT Uni Afrika yang digelar di Ethiopia.
“Pandangan yang dinyatakan Kongres Nasional Afrika tentang apartheid Israel tetap relevan hingga hari ini. Laporan independen Amnesty International dan Human Rights Watch dengan tegas mendefinisikan karakter Israel sebagai negara apartheid,” kata Kongres Nasional Afrika dalam sebuah pernyataan, Ahad (19/2/2023), dikutip laman kantor berita Palestina, WAFA.
Mereka pun mengomentari tentang posisi Israel yang hendak menjadi pengamat di Uni Afrika. “Alih-alih menunggu hasil musyawarah tentang kemungkinan status pengamat mereka, Israel hanya memilih untuk melemahkan 55 negara anggota Uni Afrika,” kata Kongres Nasional Afrika.
Kongres Nasional Afrika kemudian menegaskan, hanya solusi dua negara yang disepakati dapat mengakhiri konflik Israel-Palestina. “Semua negara cinta damai yang berakar pada dunia yang didasarkan pada kehidupan lebih baik untuk semua harus konsisten dalam seruan mereka kepada apartheid Israel untuk menghormati kehidupan manusia serta perjanjian masa lalu tentang bagaimana mengakhiri konflik Palestina-Israel,” ujar mereka.
Pada Sabtu (18/2/2023), seorang diplomat senior Israel diusir dari KTT Uni Afrika yang digelar di Ethiopia. Pengusiran terjadi karena perselisihan terkait akreditasi Israel ke Uni Afrika meningkat. Israel pun mengkritik keras peristiwa tersebut.
“Israel memandang tajam insiden di mana wakil direktur untuk Afrika, Duta Besar Sharon Bar-Li, dikeluarkan dari aula Uni Afrika meskipun statusnya sebagai pengamat terakreditasi dengan izin masuk,” kata Kementerian Luar Negeri Israel.
Tel Aviv menyalahkan Aljazair dan Afrika Selatan atas peristiwa pengusiran diplomatnya dari KTT Uni Afrika. Menurutnya, pengusiran tersebut dilakukan dengan dorongan “kebencian”.
Pada Juli 2021, Kementerian Luar Negeri Israel mengumumkan bahwa duta besarnya untuk Ethiopia, Admasu Al-Ali, telah menyerahkan kredensialnya sebagai anggota pengamat ke Uni Afrika. Kredensialnya diterima secara sepihak Ketua Komisi Uni Afrika Moussa Faki Mahamat.
Beberapa negara anggota, khususnya Aljazair dan Afrika Selatan, memprotes keputusan Mahamat. Mereka merasa belum diajak berkonsultasi tentang langkah tersebut. Dalam sebuah wawancara dengan Radio France International dan saluran satelit France 24 menjelang KTT Uni Afrika 2022 di Addis Ababa, Menteri Luar Negeri Aljazair Ramtane Lamamra mengecam keputusan Uni Afrika memberikan Israel status pengamat.
Lamamra menilai, Uni Afrika melakukan kesalahan ganda. "Ini buruk bagi organisasi dan dapat membahayakan solidaritas yang harus ada di antara negara-negara anggota,” ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
