REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV -- Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden Palestina Mahmoud Abbas dilaporkan memiliki saluran komunikasi rahasia. Situs berita Israel, Walla melaporkan, saluran komunikasi rahasia itu telah beroperasi selama lebih dari sebulan.
Ini adalah pertama kalinya kontak langsung terungkap antara kedua pemimpin sejak pembentukan pemerintah koalisi sayap kanan Israel. Menurut Walla, pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengetahui saluran komunikasi rahasia tersebut. Tetapi tidak diketahui apakah semua pemimpin partai dalam koalisi Netanyahu mengetahui saluran komunikasi rahasia itu atau persoalan apa saja yang telah didiskusikan kedua belah pihak melalui saluran itu.
Dalam minggu-minggu sebelum pemerintah dilantik, Menteri Urusan Sipil Otoritas Palestina, Hussein Al-Sheikh, rupanya mengirim pesan ke kantor Netanyahu melalui Washington. Dalam pesan itu, Al-Sheikh menyatakan bahwa Otoritas Palestina siap bekerja sama dengan pemerintah sayap kanan Israel. Al-Sheikh yang juga sekretaris jenderal Komite Eksekutif PLO, kembali menyampaikan pesan setelah pemerintah Netanyahu dilantik. Dalam pesan itu, dia menegaskan keinginan Otoritas Palestina untuk mengadakan pembicaraan.
Kantor Netanyahu menanggapi secara positif, dan menunjuk Penasihat Keamanan Nasional Tzachi Hanegbi untuk menangani berkas Palestina. Dia berwenang untuk melakukan pembicaraan dengan pejabat Palestina guna mencegah eskalasi ketegangan.
Hanegbi dan Al-Sheikh telah berbicara beberapa kali di saluran komunikasi rahasia itu. Mereka juga telah bertemu beberapa kali. Pertemuan terakhir di antara mereka terjadi beberapa hari yang lalu dengan fokus mengkonfirmasi pemahaman antara kedua belah pihak. Dalam pertemuan Konferensi Presiden Organisasi Yahudi Amerika Utama yang diadakan di Yerusalem, Hanegbi menegaskan adanya pembicaraan dengan Otoritas Palestina tentang penghentian tindakan sepihak.
“Ada diskusi dengan Amerika dan juga dengan kami untuk menciptakan semacam lingkungan baru dengan menghentikan langkah sepihak yang diambil dalam beberapa bulan terakhir. Kami siap untuk itu," ujar Hanegbi dilaporkan Middle East Monitor, Selasa (21/2/2023).
Hanegbi menambahkan, Israel telah meminta Palestina untuk berhenti mengambil langkah menuju prosedur hukum terhadap negara pendudukan di Pengadilan Kriminal Internasional dan Pengadilan Internasional. Sementara seorang pejabat senior Israel yang berbicara dengan syarat anonim mengatakan, sangat penting untuk memiliki saluran komunikasi langsung dengan Palestina untuk menyampaikan pesan serta menyelesaikan perbedaan dan masalah di lapangan dengan cara yang menjamin pencegahan eskalasi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika