REPUBLIKA.CO.ID, PORT AU PRINCE – Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) mencemaskan aktivitas geng bersenjata yang dikenal dengan nama “Baz Gran Grif” menyusul keberhasilannya mengambil alih banyak komunitas di Haiti tengah. Sedikitnya 69 orang tewas akibat kekerasan selama beberapa pekan terakhir. Aparat kepolisian pun harus meninggalkan sejumlah kantor mereka.
Kantor Terpadu PBB di Haiti atau dikenal dengan nama BINUH mengatakan, geng Baz Gran Grif telah menciptakan iklim teror. Hal itu ditandai dengan penjarahan, pembunuhan, penculikan, perusakan, pemerasan, pembajakan barang dan truk, serta tindakan pemerkosaan terhadap gadis dan wanita muda.
“(Kami) khawatir dengan kecepatan geng tersebut memperluas aktivitasnya ke daerah baru, dan dengan kaburnya polisi di berbagai komunitas,” kata BINUH dalam sebuah pernyataan pada Jumat (24/2/2023).
Menurut PBB, ribuan orang di komunitas pusat Liancourt, Verrettes, Petite Rivière de l ’Artibonite dan Estère telah melarikan diri ke lingkungan lain untuk menghindari kekerasan yang sedang berlangsung. “Siklus kekerasan ini mutlak harus dihentikan. Kami mendesak pihak berwenang untuk melakukan segalanya untuk melindungi penduduk di wilayah tersebut serta properti mereka,” kata BINUH.
PBB telah menuduh geng Baz Gran Grif membunuh tujuh petugas Kepolisian Nasional Haiti dalam satu hari pada akhir Januari lalu. Meningkatnya kekerasan di wilayah tengah Haiti terjadi ketika Perdana Menteri Ariel Henry terus memohon pengerahan pasukan asing.
Permintaan tersebut pertama kali pemerintahannya sampaikan pada Oktober 2022 lalu. Komunitas internasional justru memilih menjatuhkan sanksi dan mengirim peralatan militer serta sumber daya lainnya.
Bulan lalu, pejabat PBB menegaskan kembali, kekerasan geng di Haiti telah mencapai tingkat yang tidak pernah terlihat dalam beberapa dekade. Geng-geng telah tumbuh lebih kuat sejak pembunuhan mantan presiden Haiti Jovenel Moïse pada 2021.
Pada Oktober 2022, Dewan Keamanan PBB menjatuhkan serangkaian sanksi kepada geng-geng kriminal yang menyebabkan kekacauan di Haiti. Sementara pada Juli tahun lalu, Kantor Hak Asasi Manusia (HAM) PBB menyatakan keprihatinan atas memburuknya kasus kekerasan geng bersenjata di Haiti. Mereka mendesak otoritas negara tersebut memastikan HAM penduduk di sana dilindungi.
“Kami sangat prihatin dengan memburuknya kekerasan di (ibu kota Haiti) Port-au-Prince dan meningkatnya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh geng bersenjata berat terhadap penduduk setempat,” ungkap juru bicara Kantor HAM PBB Jeremy Laurence, Juli tahun lalu.
Laurence menekankan pentingnya otoritas di Haiti merespons kekerasan tersebut. “Kami mendesak pihak berwenang untuk memastikan bahwa semua HAM dilindungi dan ditempatkan di garis depan serta pusat tanggapan mereka terhadap krisis,” ujarnya.
"Kami menyerukan mereka yang bertanggung jawab serta mendukung kekerasan bersenjata ini untuk segera berhenti, dan menghormati kehidupan serta mata pencaharian semua warga Haiti, yang sebagian besar hidup dalam kemiskinan ekstrem," kata Laurence menambahkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
