REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH — Para orang tua Palestina melakukan protes di Yerusalem Timur pada Sabtu (25/2/2023) atas rencana otoritas Israel menggabungkan dua sekolah di Kota Tua.
Para orang tua bergabung dalam protes di sekolah Omariya dan Mawlawi untuk berbicara menentang apa yang mereka katakan sebagai keputusan yang tidak adil dan berbahaya yang dapat menyebabkan pengosongan sekolah di Kota Tua.
Aktivis Yerusalem, Ahmed Al Safadi, mengatakan langkah Israel dirancang untuk mengubah gedung sekolah Al Qadisiyah dekat Bab Al Sahira menjadi sekolah bagi para pemukim.
Al Safadi yang juga anggota Komite Aksi Nasional di Yerusalem mengatakan bahwa serangan otoritas Israel terhadap sekolah-sekolah di Yerusalem harus dihentikan. Orang-orang Yerusalem mengutuk dokumen pengajuan pendidikan Israel sebagai rasis.
Pihak berwenang Israel telah mengancam akan mencabut izin beberapa sekolah dan memaksa kepala sekolah untuk menandatangani petisi yang mewajibkan mereka untuk tidak mengajarkan kurikulum Palestina.
“Jika tujuan Israel adalah untuk mengontrol sekolah Omariya, maka itu adalah bangunan kuno dan Waqaf Islam, dan itu membentuk salah satu perbatasan Masjid Al Aqsa.” kata Abu Ziyad, seorang pengacara, penulis dan mantan menteri urusan Yerusalem di pemerintahan Palestina seperti dilansir Arab News pada Ahad (26/3/2023).
Dia mengatakan alun-alun utara Masjid Al Aqsa dan Dome of the Rock dapat dikendalikan melalui langkah ini.
“Tetapi jika tujuan mereka adalah untuk menguasai sekolah Mawlawi di jantung lingkungan Al-Saadya untuk membangun pos pemukiman di dalam Kota Tua, maka itu akan menjadi masalah yang mengerikan. Apa yang terjadi terhadap kedua sekolah ini tidak hanya menargetkan pendidikan di Yerusalem Timur tetapi di balik itu ada agenda penyelesaian yang jauh lebih besar dari itu," katanya.
Imad Muna, seorang aktivis terkemuka Yerusalem, mengatakan kepada Arab News bahwa otoritas Israel ingin memiliki kendali mutlak atas pendidikan di Yerusalem Timur.
Muna mengatakan, menargetkan kualitas pendidikan di timur kota telah menyebabkan banyak siswa putus sekolah dan bergabung dengan pasar tenaga kerja Israel.
Warga Yerusalem mengklaim bahwa otoritas Israel berusaha untuk menghapus ingatan dan sejarah Palestina dengan mendistorsi kurikulum Palestina dan menggantinya dengan versi Israel.
Hampir 350 ribu warga Palestina yang tinggal di Yerusalem Timur memiliki identitas Israel, tetapi Israel menganggap mereka sebagai penduduk dan bukan warga negara.
Baca juga: Ketika Sayyidina Hasan Ditolak Dimakamkan Dekat Sang Kakek Muhammad SAW
Juli lalu, otoritas Israel mencabut izin enam sekolah di Yerusalem Timur yang mengajar lebih dari 2.000 siswa.
Pihak berwenang mengklaim sekolah-sekolah itu mengajar konten yang menghasut negara Israel dalam buku teks.
Pada tahun akademik 2019-2020, jumlah sekolah yang mengajarkan kurikulum Israel secara keseluruhan atau sebagian di Yerusalem naik menjadi 50, dengan 8.300 siswa. Orang tua siswa menolak campur tangan Israel dalam pendidikan di Yerusalem.
“Pendidikan sangat menarik bagi warga Yerusalem, dan mereka menganggapnya sebagai masalah penting dan penting karena bagian dari konflik kami dengan pendudukan Israel adalah konflik peradaban berdasarkan sains,” kata Muna.
Ikuti Whatsapp Channel Republika