Ahad 26 Feb 2023 17:17 WIB

Ribuan Warga Portugal Berunjuk Rasa Memprotes Krisis Biaya Hidup

Tingginya inflasi membuat warga Portugal semakin sulit memenuhi kebutuhan hidup.

Rep: Lintar Satria/ Red: Esthi Maharani
Bendera portugal
Foto: pixabay
Bendera portugal

REPUBLIKA.CO.ID, LISBON -- Ribuan orang turun ke jalan-jalan Lisbon, Portugal, menuntut kondisi hidup lebih baik. Tingginya inflasi membuat warga Portugal semakin sulit memenuhi kebutuhan hidup.

Portugal salah satu negara termiskin di Eropa. Tahun Lalu pemerintah mengatakan lebih dari 50 persen pekerja menerima kurang dari 1.000 euro per bulan. Upah minimum bulanan negara itu sekitar 760 euro.

Pada tahun 2022 harga rumah di Portugal naik 18,7 persen, lonjakan tertinggi selama tiga dekade. Harga sewa juga naik signifikan, sebagian karena spekulasi harga properti.

Menurut perusahaan broker asuransi CIA Landlords, upah rendah dan tingginya harga sewa membuat Lisbon kota yang paling tidak layak huni ketiga di dunia. Inflasi Portugal yang mencapai 8,3 persen memperparah masalah.

Dalam unjuk rasa yang diorganisir gerakan Fair Life ini seorang programer berusia 26 tahum Vitor David mengatakan suatu saat ia ingin kembali ke Lisbon. Kini ia tinggal di tempat yang lebih jauh karena mahalnya biasa sewa tempat tinggal di kota itu.

"Tiba dalam satu titik dalam hidup kami, kami tidak memiliki harapan, ini sangat sulit," katanya, Ahad (26/2/2023).

Ia mempertimbangkan untuk pindah ke negara Eropa yang lebih kaya. Data resmi menunjukkan sekitar 20 persen warga negara Portugal tinggal di luar negeri.

"Kami di sini agar suara kami didengar," kata Jose Reis, yang baru lulus kuliah tapi belum bekerja.

Gerakan Fair Live didirikan oleh warga yang tinggal di daerah paling miskin di luar kota Lisbon. Mereka mengatakan mereka sudah menjadi kelompok paling rentan sebelum inflasi melonjak tinggi dan menjadi kelompok paling terdampak krisis biaya hidup.

Mereka ingin upah yang lebih tinggi, harga barang-barang dibatasi dan pemerintah bertindak dalam masalah perumahan.

Pekan lalu Portugal mengumumkan paket bantuan untuk mengatasi krisis perumahan. Tapi kelompok hak asasi manusia mengatakan usulan itu tidak berarti banyak bila pemerintah terus mempromosikan kebijakan lain untuk menarik orang asing kaya ke negara itu, seperti program Digital Nomads Visa yang dirilis Oktober lalu.

sumber : Reuters
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement