REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW -- Wakil Ketua Dewan Keamanan Federasi Rusia yang juga mantan presiden Rusia Dmitry Medvedev mengatakan dalam sambutannya yang diterbitkan pada Senin (27/2/2022), bahwa pasokan senjata yang berkelanjutan ke Kiev berisiko menimbulkan bencana nuklir global. Pernyataannya ini mengulangi ancaman perang nuklir ke Ukraina, yang sebelumnya pernah ia sampaikan.
Medvedev yang juga sekutu dekat Presiden Rusia Vladimir Putin menyampaikan ancaman retorika apokaliptik ini sebagai upaya mencegah lebih banyak senjata canggih NATO sampai ke Ukraina untuk melawan serangan pasukannya. Dmitry Medvedev telah dilihat sebagai upaya untuk mencegah aliansi militer NATO pimpinan AS dan sekutu Barat Kiev untuk terlibat lebih jauh lagi dalam setahun perang, yang telah menyebabkan kemunduran Moskow di medan perang.
Komentar terbaru oleh Medvedev, yang menjabat sebagai wakil ketua dewan keamanan kuat Putin, mengikuti peringatan nuklir Putin pekan lalu dan pernyataannya pada Ahad (26/2/2023), yang menyatakan konfrontasi Moskow dengan Barat sebagai pertempuran eksistensial untuk kelangsungan hidup Rusia dan rakyat Rusia.
"Tentu saja, memompa senjata dapat terus dilakukan .... dan mencegah kemungkinan hadirnya kembali negosiasi," kata Medvedev dalam sambutannya yang diterbitkan di harian Izvestia.
"Musuh kita melakukan hal itu, mereka tidak peduli apakah tujuan mereka akan menyebabkan kegagalan total. Kerugian bagi semua orang. Keruntuhan. Kiamat. Di mana Anda melupakan kehidupan lama Anda selama berabad-abad, sampai puing-puing berhenti memancarkan radiasi."
Medvedev menyebut kini obsesi Barat adalah mencabik-cabik Rusia dengan operasi militer mereka di Ukraina. AS dan NATO berusaha menciptakan Ukraina seperti 'Frankenstein baru'.
"Ketakutan mereka didorong oleh prasangka anti-Rusia yang primitif dan keinginan untuk menciptakan Frankenstein yang baru muncul yang diwakili oleh Ukraina - negara khusus anti-Rusia," kata politisi Medvedev, menimpali soal referendum di Krimea yang tidak diakui oleh kolektif AS dan Barat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika