Senin 27 Feb 2023 15:35 WIB

Netanyahu Tegaskan Rencana Pembangunan Permukiman di Tepi Barat Terus Berlanjut

Netanyahu tidak akan mengubah rencana untuk membangun permukiman ilegal Yahudi

Rep: Rizky Jaramaya/ Red: Esthi Maharani
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan, dia tidak akan mengubah rencana untuk membangun permukiman ilegal Yahudi di wilayah pendudukan Tepi Barat.
Foto: The Jerussalem Post
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan, dia tidak akan mengubah rencana untuk membangun permukiman ilegal Yahudi di wilayah pendudukan Tepi Barat.

REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM -- Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan, dia tidak akan mengubah rencana untuk membangun permukiman ilegal Yahudi di wilayah pendudukan Tepi Barat. Netanyahu mengungkapkan pernyataan tersebut setelah pertemuan dengan Palestina, Mesir, Yordania, dan Amerika Serikat, di Aqaba pada Ahad (26/2/2023).

Netanyahu membantah laporan media Israel bahwa setelah pertemuan tersebut Pemerintah Israel memutuskan membekukan pembangunan permukiman baru di Tepi Barat selama empat bulan. Netanyahu memastikan, pembangunan dan penataan permukiman akan berlanjut sesuai rencana.

Baca Juga

“Pembangunan dan penataan di Yudea dan Samaria (nama Yahudi untuk Tepi Barat) akan berlanjut sesuai perencanaan dan jadwal awal tanpa ada perubahan. Tidak akan ada pembekuan," ujar Netanyahu, dilaporkan Anadolu Agency, Senin (27/2/2023).

Pertemuan di Kota Aqaba bertujuan membahas ketegangan yang meningkat antara delegasi Palestina dan Israel. Ini pertemuan pertama sejak pembicaraan damai yang disponsori AS antara para delegasi gagal mencapai kesepakatan pada 2014. Ketika itu, Israel menolak menghentikan pembangunan pemukiman dan membebaskan warga Palestina yang dipenjara sebelum 1993.

Pertemuan di Aqaba terjadi di tengah ketegangan di wilayah pendudukan menyusul serangan militer Israel ke kota-kota Palestina. Setidaknya 62 warga Palestina tewas oleh tembakan tentara Israel di Tepi Barat sejak awal tahun ini.

Dalam pertemuan di Aqaba, Kementerian Luar Negeri Yordania mengatakan, Pemerintah Israel dan Otoritas Nasional Palestina mengonfirmasi kesiapan dan komitmen bersama mereka untuk segera mengakhiri tindakan sepihak dalam jangka 3-6 bulan. Termasuk komitmen Israel menghentikan pembahasan unit permukiman baru selama 4 bulan dan menghentikan otorisasi permukiman liar selama 6 bulan.

Yuk gabung diskusi sepak bola di sini ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement