Jumat 03 Mar 2023 06:20 WIB

Indonesia Terima Jatah Keketuaan MIKTA

Masa keketuaan Indonesia di MIKTA akan berlangsung selama satu tahun.

Rep: Kamran Dikarma/ Red: Nidia Zuraya
Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi telah menerima estafet keketuaan forum konsultatif antar lima negara yang terdiri dari Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia atau dikenal dengan nama MIKTA.
Foto: EPA-EFE/LUKAS COCH
Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi telah menerima estafet keketuaan forum konsultatif antar lima negara yang terdiri dari Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia atau dikenal dengan nama MIKTA.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi telah menerima estafet keketuaan forum konsultatif antar lima negara yang terdiri dari Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia atau dikenal dengan nama MIKTA. Proses serah terima keketuaan berlangsung saat menlu dari kelima negara menghadiri pertemuan G20 di New Delhi, India, Kamis (2/3/2023).

Dalam sambutannya saat serah terima keketuaan, Retno menyampaikan tiga prioritas keketuaan Indonesia di MIKTA. Pertama adalah penguatan multilateralisme.

Baca Juga

“Indonesia percaya bahwa multilaterialisme merupakan cara terbaik untuk memastikan semua negara berdiri sama tinggi dan mencegah kesewenang-wenangan pihak yang berkuasa,” ujar Retno, dikutip dari keterangan tertulis yang dirilis Kementerian Luar Negeri.

Prioritas kedua adalah pemulihan yang inklusif. Retno menilai, negara berkembang terus menghadapi prospek yang suram karena berbagai tantangan global. Jika hal itu terus berlanjut, dunia tidak akan bisa benar-benar pulih.

MIKTA disebut harus mengoordinasikan aksi untuk mewujudkan pemulihan global yang kuat dan inklusif. “Tujuan Pembangunan Berkelanjutan tetap menjadi agenda inti MIKTA yang diperkuat dengan dialog inklusif bersama mitra-mitra eksternal,” ucap Retno.

Prioritas ketiga yakni transformasi digital. Digitalisasi dipandang sebagai masa depan ekonomi MIKTA. Namun selain menciptakan peluang, perkembangan digital juga menghadirkan tantangan-tantangan, salah satunya disinformasi.

“Oleh karena itu MIKTA harus mengintensifkan upaya-upaya untuk membangun norma, berbagi best practices, dan menggalang respons kolektif,” kata Retno.

Masa keketuaan Indonesia di MIKTA akan berlangsung selama satu tahun. Saat ini Indonesia juga diketahui tengah menjabat sebagai ketua ASEAN. Retno berharap, MIKTA dan ASEAN dapat menjadi jembatan dan kekuatan positif di kancah politik global.

MIKTA dibentuk pada 2013, yakni ketika menlu dari lima negara terkait berkumpul di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB ke-68 di New York, Amerika Serikat (AS). Pembentukan MIKTA bertujuan memperkuat kerja sama antar-negara anggotanya untuk berkontribusi menjawab berbagai permasalahan global.

Kelima negara MIKTA merupakan anggota G20 yang tidak tergabung dalam kelompok G7 (AS, Jepang, Inggris, Prancis, Jerman, Italia, dan Kanada) dan BRICS (Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan). Kehadiran MIKTA diharapkan menjadi penyeimbang di tengah rivalitas negara-negara adidaya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement