REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM -- Para menteri Kabinet Israel pada Ahad (5/3/2023), mengajukan Rancangan Undang Undang (RUU) yang akan memungkinkan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mendapatkan sumbangan 270 ribu dolar AS atau Rp 4,1 miliar yang dia terima dari seorang kerabat untuk membayar tagihan hukumnya saat dia melawan tuduhan korupsi.

RUU tersebut merupakan bagian dari usulan perombakan sistem hukum Israel oleh pemerintahan baru Netanyahu. Padahal upaya perombakan sistem hukum itu, telah menuai gelombang protes warga Israel selama hampir dua bulan terakhir.

Sebelumnya, Netanyahu telah diadili atas tuduhan penipuan, pelanggaran kepercayaan dan menerima suap selama hampir tiga tahun. Namun dia membantah melakukan kesalahan dan mengatakan tuduhan itu adalah bagian dari tuduhan tak berdasar yang diatur oleh media, penegakan hukum, dan sistem peradilan yang bias terhadapnya.

Tahun lalu, pengadilan tinggi Israel memerintahkan Netanyahu untuk membayar kembali dana yang diberikan oleh mendiang sepupunya untuk menutupi biaya hukum dia dan istrinya, Sara. Sara Netanyahu menjadi sasaran protes pekan lalu ketika para demonstran berkumpul di luar salon Tel Aviv tempat dia biasa menata rambutnya. Namun puluhan petugas polisi telah berjaga untuk mengawalnya keluar dari salon dan menjauh dari kerumunan yang mengelilingi dan mencemoohnya.

Pada Ahad, Komite Menteri untuk Legislasi menyetujui rancangan undang-undang yang akan memungkinkan pejabat publik menerima sumbangan untuk tagihan hukum atau medis. RUU ini mendapat penolakan dari sejumlah pihak termasuk Jaksa Agung Israel yang menyebut RUU tersebut akan mendorong terjadinya korupsi.

Sementara, sebuah komite di Knesset juga mengajukan rancangan undang-undang untuk membatasi kekuatan peninjauan kembali Mahkamah Agung dan memberi parlemen kemampuan untuk mengesampingkan keputusan pengadilan tinggi.

Sekutu Netanyahu mengatakan perubahan ini diperlukan untuk mengurangi kekuatan hakim yang bukan di birokrasi terpilih. Tetapi para kritikus mengatakan para sekutu Netanyahu berusaha menghilangkan check and balances, memusatkan kekuasaan dengan mayoritas yang berkuasa dan mencabut wewenang Mahkamah Agung. Mereka juga mengatakan bahwa Netanyahu, sebagai terdakwa pidana, memiliki konflik kepentingan.

RUU itu sekarang akan diajukan ke parlemen untuk mendapatkan suara pertama dari tiga suara yang diperlukan untuk disahkan menjadi undang-undang.

Ikuti Whatsapp Channel Republika