REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV -- Pengunjuk rasa Israel pada Kamis (9/3/2023) mengintensifkan penentangan mereka terhadap rencana pemerintah untuk merombak peradilan. Para pengunjuk rasa berencana memblokir rute Perdana Menteri Benjamin Netanyahu ke bandara menjelang perjalanan resmi ke luar negeri dan saat menteri pertahanan AS berkunjung.
Pengunjuk rasa merencanakan 'hari perlawanan terhadap kediktatoran' pada Kamis. Orang tua dan anak-anak melakukan protes di seluruh negeri.
Bahkan beberapa pengunjuk rasa membarikade kantor sebuah wadah pemikir konservatif yang membantu memelopori perubahan yudisial. Para pengunjuk rasa berencana memblokir jalan raya menuju bandara internasional utama Israel menjelang keberangkatan Netanyahu ke Roma untuk kunjungan kenegaraan.
Polisi telah berjanji untuk mencegah gangguan tersebut. Media Israel melaporkan, gangguan tersebut dapat memaksa Netanyahu mengubah rencana perjalanannya ke bandara.
Kunjungan Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin pada Kamis juga dipengaruhi oleh protes. Seorang pejabat Israel mengatakan, pertemuan Austin telah dipindahkan ke sebuah pabrik di dekat bandara karena diperkirakan terjadi gangguan.
Gerakan protes dipusatkan di pusat Tel Aviv, dekat Kementerian Pertahanan. Pada Kamis pagi, pengunjuk rasa cadangan militer membarikade kantor Forum Kohelet di Yerusalem, yaitu sebuah wadah pemikir konservatif yang telah membantu menyusun perombakan peradilan.
Dengan kawat berduri dan karung pasir, pengunjuk rasa menggantungkan spanduk bertuliskan 'Kohelet mencabik-cabik Israel.'
Keributan atas perombakan hukum Netanyahu telah menjerumuskan Israel ke dalam salah satu krisis domestik terburuknya. Penentangan telah melonjak dari seluruh masyarakat. Bahkan para pemimpin bisnis dan pejabat hukum berbicara menentang bahaya rencana tersebut.
Netanyahu dan sekutunya mengatakan, reformasi peradilan bertujuan untuk mengendalikan pengadilan yang telah melampaui kewenangannya. Sementara para kritikus mengatakan, perombakan itu akan mengganggu sistem check and balances yang rumit dan menggeser Israel ke arah otoritarianisme.
Unjuk rasa direncanakan di seluruh negeri karena Netanyahu dan sekutunya telah berjanji untuk terus bergerak maju dengan serangkaian undang-undang yang akan mencabut kemampuan Mahkamah Agung untuk meninjau undang-undang. Reformasi peradilan itu juga memberikan kendali kepada politisi koalisi atas penunjukan yudisial.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
