REPUBLIKA.CO.ID, KIEV -- Kesepakatan Black Sea Grain Initiative kembali diperbarui sebelum masa berlaku periode kedua berakhir pada 18 Maret 2023. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengumumkan perpanjangan itu.
Meski perpanjangan pengiriman yang memungkinkan biji-bijian mengalir dari Ukraina ke negara-negara di Afrika, Timur Tengah, dan Asia, tidak ada tanggal masa berlaku, PBB, Turki, dan Ukraina telah mendorong selama 120 hari. Sementara Rusia mengatakan bersedia menyetujui hanya setengahnya, yaitu 60 hari.
Wakil Perdana Menteri Ukraina Oleksandr Kubrakov menyataka pada Sabtu (18/3/2023), bahwa kesepakatan itu akan tetap berlaku untuk periode empat bulan yang lebih lama. Namun juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova mengatakan kepada kantor berita Rusia Tass, bahwa pihaknya hanya setuju untuk memperpanjang kesepakatan selama 60 hari.
"Setiap klaim yang diperpanjang selama lebih dari 60 hari adalah angan-angan atau manipulasi yang disengaja," kata wakil duta besar Rusia untuk PBB Dmitry Polyansky.
Ukraina dan Rusia sama-sama pemasok global utama gandum, jelai, minyak bunga matahari, dan produk makanan terjangkau lainnya yang diandalkan oleh negara-negara berkembang. Menurut data PBB, sebanyak dua kapal yang membawa lebih dari 96 ribu metrik ton jagung meninggalkan pelabuhan Ukraina menuju Cina dan Tunisia pada Sabtu.
Kesepakatan yang tidak sama ini adalah pembaruan kedua dari perjanjian yang ditandatangani Ukraina dan Rusia dengan PBB dan Turki pada Juli tahun lalu. Perjanjian ini mengizinkan pengiriman makanan dari tiga pelabuhan Laut Hitam setelah penghentian pengiriman usai Rusia menginvasi tetangganya lebih dari setahun yang lalu pada 24 Februari 2022.
Rusia telah mengeluh bahwa perjanjian terpisah dengan PBB untuk mengatasi hambatan pengiriman pupuk dalam negeri yang merupakan bagian dari paket perjanjian Juli belum membuahkan hasil. Duta Besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia mengatakan kepada Dewan Keamanan PBB sehari sebelum kesepakatan, bahwa PBB harus mengakui tidak memiliki pengaruh untuk mengecualikan operasi ekspor pertanian Rusia dari sanksi Barat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika