REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Amerika Serikat (AS) secara aktif berupaya untuk membangun kembali kehadiran diplomatik di Libya. Namun Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken pada Rabu (22/3/2023) menolak untuk memberikan kepastian kapan kedutaan AS dapat dibuka kembali.
Libya mulai berkonflik sejak pemberontakan yang didukung NATO pada 2011 menggulingkan Muammar Gaddafi. Kemudian pada 2014, Libya terpecah antara faksi timur dan barat yang saling bersaing. Konflik besar terakhir berakhir pada 2020 dengan gencatan senjata.
Washington menutup kedutaannya di Tripoli pada 2014 dan memindahkan misinya ke negara tetangga Tunisia. Utusan Khusus AS untuk Libya, Richard Norland, telah beroperasi di luar ibukota Tunisia, dan sesekali melakukan perjalanan ke Libya.
Pada September 2012 terjadi serangan di konsulat AS di Benghazi. Serangan ini menewaskan empat orang Amerika termasuk duta besar AS untuk Libya, Chris Stevens.
“Saya tidak bisa memberi Anda jadwal selain untuk mengatakan bahwa ini adalah sesuatu yang sedang kami kerjakan dengan sangat aktif. Saya ingin melihat kami dapat membangun kembali kehadiran yang berkelanjutan di Libya,” kata Blinken pada sidang subkomite Alokasi Senat.
Blinken tidak memberikan perincian apa pun tentang pekerjaan aktif yang dia maksud. Diplomat AS untuk Timur Tengah dan Afrika Utara, Barbara Leaf, saat ini sedang berkeliling melakukan perjalanan ke Yordania, Mesir, Libya, Lebanon, dan Tunisia pada 15-25 Maret. Departemen Luar Negeri mengatakan, Leaf akan bertemu dengan pejabat senior Libya untuk menggarisbawahi dukungan AS dalam upaya yang difasilitasi PBB untuk mempromosikan konsensus yang mengarah ke pemilu pada 2023.
“Ada juga momen penting di mana melalui pekerjaan utusan PBB, mungkin ada, dan saya tekankan mungkin, jalan ke depan untuk menggerakkan Libya ke arah yang lebih baik termasuk mendapatkan pemilihan untuk pemerintahan yang sah dan para diplomat kami sangat terlibat dalam hal itu,” kata Blinken.
Libya yang merupakan negara anggota OPEC, telah terjebak dalam kebuntuan politik sejak akhir 2021, ketika pemilihan yang dijadwalkan dibatalkan karena perselisihan aturan dan parlemen yang berbasis di timur. Dewan Perwakilan Rakyat menarik dukungan dari pemerintah sementara.
Upaya perdamaian telah difokuskan untuk membuat Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Tinggi Negara menyepakati dasar konstitusional untuk pemilihan dan aturan pemungutan suara.
Utusan khusus PBB untuk Libya mengambil alih proses politik yang tersendat, untuk memungkinkan pemilihan. Pemilihan umum dinilai sebagai jalan untuk menyelesaikan konflik bertahun-tahun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
