REPUBLIKA.CO.ID, ANKARA -- Turki menyerukan agar Libya dan Mesir untuk memulai dialog dan negosiasi sesegera mungkin. Pertemuan perlu dilakukan untuk menyelesaikan perbedaan antara kedua negara mengenai demarkasi perbatasan laut.
Pernyataan yang muncul dari sumber diplomatik Turki dikutip dari Anadolu Agency itu muncul setelah Libya menolak keputusan Mesir pada 11 Desember. Kairo secara sepihak membatasi perbatasan maritim baratnya dengan negara tetangga Libya melalui sembilan koordinat geografis.
Diplomat ini menekankan bahwa garis batas tidak disepakati melalui negosiasi bilateral antara Libya dan Mesir. Ankara mendukung peluncuran dialog dan negosiasi antara Kairo dan Tripoli sesegera mungkin untuk penentuan batas mereka sejalan dengan hukum internasional.
Dalam kerangka itu, Turki ingin penerapan segala cara damai sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Piagam PBB, termasuk Mahkamah Internasional, atas dasar kesepakatan bersama. Sumber tersebut mengatakan, keputusan Mesir tidak tumpang tindih dengan landas kontinen Turki di Mediterania Timur.
Masih tidak jelas metode mana yang digunakan untuk membatasi garis batas ini atau apakah keadaan geografis khusus atau relevan diperhitungkan. Dia pun menegaskan, prinsip harus keadilan dihormati sepenuhnya.
Sumber tersebut juga mengatakan, garis batas yang dinyatakan tampaknya melanggar hak landas kontinen Libya, karena ditarik ke barat dari garis median antara pantai daratan kedua negara tersebut. "Faktanya, pihak Libya membuat pernyataan pada 16 Desember 2022 yang menyatakan bahwa hak mereka dilanggar oleh keputusan presiden Mesir," ujarnya.
Penetapan Mesir ini merupakan tindakan lanjutan atas keputusan Turki dan Libya menandatangani kesepakatan delimitasi maritim pada November 2019. Kesepakatan kedua negara memberikan kerangka hukum untuk mencegah fait accompli oleh negara-negara kawasan.
Dikutip dari daily sabah, perjanjian tersebut juga menegaskan bahwa Turki dan Libya adalah tetangga maritim. Pembatasan dimulai dari Fethiye-Marmaris-Kas di pantai barat daya Turki dan meluas ke garis pantai Derna-Tobruk-Bordia di Libya.
Sebagai tanggapan, Mesir dan Yunani menandatangani perjanjian pada Agustus 2020, menetapkan Zona Ekonomi Eksklusif di Mediterania Timur antara kedua negara. Ankara telah mempertanyakan keabsahan perjanjian Kairo-Athena, bersumpah untuk mempertahankan pakta maritim negara yang ditandatangani sebelumnya dengan pemerintah Tripoli.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
