REPUBLIKA.CO.ID, PARIS -- Ratusan ribu orang bersiap untuk kembali melakukan aksi mogok dan berdemonstrasi di Prancis pada Kamis (23/3/2023), setelah Presiden Emmanuel Macron berjanji untuk melanjutkan reformasi pensiun. Protes terhadap undang-undang pensiun ini telah terjadi sejak Januari.

Serikat pekerja mengatakan hari aksi nasional kesembilan pada Kamis akan menarik banyak orang untuk melawan Macron. Sebelumnya, Macron tetap berpegang kepada keputusannya untuk melanjutkan reformasi pensiun. Macron mengatakan, undang-undang reformasi pensiun akan berlaku pada akhir tahun ini.

"Tanggapan terbaik yang dapat kami berikan kepada presiden adalah jutaan orang mogok dan turun ke jalan," kata pemimpin serikat pekerja garis keras CGT, Philippe Martinez.

Aksi mogok pada Kamis akan membuat lalu lintas kereta api sangat terganggu, dan bandara juga terpengaruh. Sementara guru dan profesi lainnya juga ikut berpartisipasi dalam aksi mogok, termasuk pekerja di depot minyak dan bahan bakar.

Sebagian besar protes berlangsung damai, tetapi kemarahan meningkat sejak pemerintah mendorong RUU pensiun melalui parlemen tanpa pemungutan suara pekan lalu. Tujuh malam terakhir telah terjadi demonstrasi spontan di Paris dan kota-kota lain dengan membakar tempat sampah dan baku hantam dengan polisi.

Berbicara pada hari Rabu, Macron bersikeras mengatakan undang-undang baru itu diperlukan dan akan mulai berlaku akhir tahun ini. Dia menolak seruan untuk memecat Perdana Menteri Elisabeth Borne, yang berada di garis depan reformasi pensiun. Macron menugaskan Borne untuk memperluas mayoritas parlementernya dan terlibat kembali dengan serikat pekerja.

"Dia telah menempatkan lebih banyak bahan peledak pada api yang sudah menyala dengan baik," kata ketua Partai Sosialis, Olivier Faure.

Gelombang protes terbaru merupakan tantangan paling serius terhadap otoritas presiden sejak pemberontakan "Rompi Kuning" empat tahun lalu.  Jajak pendapat menunjukkan sebagian besar orang Prancis menentang undang-undang pensiun dan keputusan pemerintah untuk mendorongnya melalui parlemen tanpa pemungutan suara.

Ikuti Whatsapp Channel Republika