REPUBLIKA.CO.ID, SYDNEY - Australia pada Kamis (23/3/2023), mengambil langkah menuju referendum bersejarah untuk memberikan pengakuan kepada penduduk Aborigin dan Kepulauan Selat Torres dalam konstitusi. Langkah ini menjadi upaya untuk pertama kalinya, suara mereka akan langsung mempengaruhi hal-hal dalam kehidupan mereka.
Dalam pidato yang emosional, Perdana Menteri Anthony Albanese mengungkapkan pertanyaan yang ingin diajukan pemerintah dalam referendum di akhir tahun ini. Ia mendesak warga Australia untuk mendukung apa yang dia gambarkan sebagai pemungutan suara yang telah lama tertunda.
Pertanyaan referendum yang akan diajukan kepada warga Australia adalah, "Hukum yang Diusulkan: untuk mengubah Konstitusi mengakui Bangsa Pertama Australia dengan membentuk Suara Penduduk Asli dan Kepulauan Selat Torres. Apakah Anda menyetujui perubahan yang diusulkan ini?".
Suku asli Aborigin meliputi sekitar 3,2 persen dari hampir 26 juta populasi Australia. Dalam perjalanan sejarahnya, orang Aborigin selalu dipinggirkan oleh penguasa kolonial Inggris dan mereka terlupakan dalam konstitusi negara yang telah berusia 122 tahun itu. Mereka tidak diberikan hak suara hingga tahun 1960-an dan hidup berada di bawah rata-rata nasional.
PM Albanese mendesak warga Australia, yang akan diminta untuk memberikan suara antara Oktober dan Desember tahun ini, untuk mengamandemen konstitusi guna membentuk komite konsultatif di parlemen yang disebut Suara Penduduk Asli Aborigin dan Penduduk Selat Torres. "Kalau tidak sekarang, kapan lagi?" tanyanya.
Komite tersebut akan memberikan nasihat yang tidak mengikat kepada parlemen tentang hal-hal yang memengaruhi suku Bangsa Pertama benua Australia. Pemerintah Australia akan memperkenalkan RUU itu minggu depan, berharap untuk mengesahkannya di parlemen pada akhir Juni nanti. Alasan dilakukan ini, karena setiap perubahan konstitusi di Australia memerlukan referendum nasional.
Namun kelompok oposisi mengkritik langkah Albanese ini. Pemimpin oposisi Australia Peter Dutton mengatakan pemerintah masih belum menanggapi pertanyaannya tentang bagaimana panel konsultatif akan berfungsi dan dia membutuhkan lebih banyak penjelasan.
"Kami akan memutuskan pada waktunya apakah kami mendukung suara itu atau menentangnya," kata Dutton kepada wartawan.
Partai Nasional yang berbasis di pedesaan, mitra junior dalam koalisi oposisi, mengatakan akan menentang Suara, sementara partai Hijau sayap kiri dan beberapa anggota parlemen independen telah menjanjikan dukungan kepada Albanese.
Jajak pendapat Guardian pada hari Selasa menunjukkan dukungan publik untuk referendum turun 5 persen tetapi masih didukung oleh mayoritas, dengan 59 persen mendukung.
PM Albanese telah mempertaruhkan modal politik yang signifikan pada referendum tersebut. Sejak kemerdekaan Australia pada tahun 1901, telah ada 44 usulan perubahan konstitusi dalam 19 referendum, dan hanya delapan yang disetujui.
Dalam referendum terakhir pada tahun 1999, warga Australia menentang perubahan konstitusi untuk membentuk republik dan menggantikan raja Inggris sebagai kepala negara dengan presiden. Kelompok penentang mengkritik kata-kata dalam referendum itu, dan PM Albanese mengatakan dia akan berusaha untuk membuat pertanyaan saat ini sesederhana dan sejelas mungkin.
Koalisi konservatif oposisi telah menuntut dana untuk kelompok kampanye yang mendukung dan menentang referendum tetapi pemerintah tidak pernah memberikan janji. Pemerintah federal mengatakan pamflet 'Ya-atau-Tidak', yang berisi argumen referendum dari kedua belah pihak, akan dikirim ke semua rumah tangga di Australia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
