REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV -- Puluhan ribu warga Israel turun ke jalan, termasuk di Tel Aviv, guna memprotes tindakan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang memecat Menteri Pertahanan Yoav Gallant. Gallant dipecat setelah sang menteri menentang rencana amandemen sistem peradilan di negara itu.

Menurut laporan laman The Guardian, Gallant meminta Netanyahu agar mencabut rencana amandemen yang sudah memecah belah rakyat Israel itu. Beberapa masa belakangan ini, gelombang protes menentang proposal Netanyahu ini mengguncang Israel yang disebut-sebut juga membuat kecewa pihak militer.

Netanyahu ngotot meloloskan proposal perombakan sistem peradilan di Israel walaupun ditentang luas di negerinya, termasuk oleh kalangan bisnis dan elite politik. Gallant menjadi anggota kabinet senior pertama dari Partai Likud yang angkat bicara menentang rencana Netanyahu.

Kabarnya, langkah Gallant bakal segera diikuti oleh Menteri Kebudayaan Micky Zohar yang sudah menyatakan Partai Likud akan mendukung Netanyahu jika usul perombakan sistem peradilan itu ditarik.

Pekan ini parlemen Israel akan menggelar pemungutan suara untuk meloloskan rencana Netanyahu itu yang jika sampai menjadi undang-undang akan membatasi kewenangan sistem peradilan negara itu, termasuk mahkamah agungnya.

Protes besar di Israel itu juga mendominasi laporan media-media negara itu, termasuk Jerusalem Post dan Haaretz. Haaretz, dalam pemberitaannya pada Senin (27/3/2023), menyebutkan bahwa selain terjadi gelombang besar demonstrasi di ibu kota Tel Aviv, rangkaian kecaman muncul terhadap Netanyahu.

Tokoh kelompok oposisi, Yair Lapid, bahkan sampai menyebut Netanyahu sebagai ancaman terhadap Israel, sedangkan mantan perdana menteri Naftali Bennet menyebut Israel berada dalam bahaya terbesar sejak Perang Yom Kippur pada 1973.

Sementara itu dari New York, Konsul Jenderal Israel di kota di Amerika SerikatAsaf Zamirmenyatakan mundur dari jabatannya karena memprotes rencana Netanyahu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika