REPUBLIKA.CO.ID, KUALA LUMPUR -- Mantan perdana menteri Malaysia Mahathir Mohamad mengklaim bahwa orang Melayu di negara itu 'kehilangan segalanya' setelah dia mengundurkan diri dari jabatan puncak perdana menteri pada Februari 2020 lalu.
“Benar bahwa orang Melayu menjadi sangat miskin setelah saya tidak lagi menjadi perdana menteri,” tulis Dr Mahathir dalam postingan Facebook pada Senin (27/3/2023).
Mahathir, yang kini berusia 97 tahun itu mengaku telah berusaha memperbaiki keadaan orang Melayu di negara itu, ketika ia menjadi perdana menteri untuk kedua kalinya, setelah Pemilihan Umum ke-14 pada Mei 2018.
Namun, Mahathir menyebut pemerintahan Pakatan Harapan (PH) saat itu telah menggulingkan pemerintahan sebelumnya, dan dia kehilangan posisinya sebagai perdana menteri.
Ini setelah 'Gerakan Sheraton' – sebuah manuver politik yang membuat Parti Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu) meninggalkan PH pada Februari 2020, dari situ menyebabkan koalisi tersebut digulingkan dari pemerintah federal.
“Itulah mengapa saya mengeluh sekarang,” kata Dr Mahathir di postingan tersebut untuk membantah tuduhan yang dibuat oleh Perdana Menteri Malaysia saat ini Anwar Ibrahim.
Awal bulan ini, Anwar diyakini telah mengkritik beberapa mantan pemimpin negara, selama kongres khusus nasional Parti Keadilan Rakyat (PKR) yang diadakan di Shah Alam. Tanpa menyebut nama, Anwar di acara politik tersebut menyinggung bahwa seorang mantan pemimpin, yang dalam dua masa jabatannya sebagai perdana menteri selama 22 tahun dan (lagi) 22 bulan, telah menggunakan posisinya untuk memperkaya diri sendiri, keluarga dan anak-anaknya.
Mahathir adalah perdana menteri Malaysia dari Juli 1981 hingga Oktober 2003 dan sekali lagi dari Mei 2018 hingga Februari 2020.
Dalam pidatonya, Anwar mengatakan bahwa pemimpin hanya mengeluhkan Melayu yang kehilangan dominasinya di negara itu setelah dia tidak lagi berkuasa. Mahathir pada hari Senin menuntut agar Anwar memberikan bukti atas tuduhannya.
“Membuat tuduhan itu mudah. Namun tuduhan yang tidak terbukti secara jelas, tidak dapat diterima kebenarannya. Itu fitnah,” ujarnya seperti dilansir Channel News Asia.
Mahathir juga menuduh pemerintah saat ini di bawah Anwar menolak Konstitusi negara setelah pertemuan pro-Melayu dibatalkan.
Acara hak-hak Melayu telah dijadwalkan berlangsung pada 19 Maret di Kuala Lumpur, dengan Mahathir hadir sebagai tamu kehormatan. Namun acara itu dibatalkan setelah dua tempat menarik izin mereka untuk acara tersebut.
Sedangkan Mahathir pada hari Senin mengatakan bahwa dia telah berpartisipasi dalam acara tersebut - yang diselenggarakan oleh sebuah kelompok bernama Sekretariat Tanah Air - untuk menyadarkan orang Melayu di tanah air akan masalah mereka dengan meluncurkan 'Proklamasi Melayu'.
Ia juga mengklaim bahwa isi acara yang direncanakan telah sesuai dengan ketentuan konstitusi negara dan Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO). Dia menambahkan bahwa penghalang peluncuran berarti bahwa pemerintah menolak konstitusi negara dan UMNO.
“UMNO tidak keberatan. UMNO tidak lagi menganut tujuan pendiriannya. Karena itu perlu diadakan faksi-faksi lain untuk melindungi hak-hak orang Melayu dan Bumiputera lainnya."
“Ketika Pemerintah mencegah pihak lain untuk meluncurkan proklamasi ini, itu mengkhianati janji dalam Konstitusi Nasional. Makanya orang Melayu harus peduli dengan pemerintahan yang dipimpin oleh Anwar Ibrahim,” kata Mahathir.
Dia sebelumnya mengkritik pemerintah ketika acara tersebut pertama kali dibatalkan, mengklaim bahwa pemerintahan saat ini adalah 'diktator' yang tidak memungkinkan orang untuk menyuarakan pendapat mereka atau mengkritiknya.
Free Malaysia Today kemudian melaporkan bahwa Mahathir mengatakan bahwa dia tidak memiliki bukti tetapi yakin bahwa Anwar berada di balik pembatalan tersebut karena hal seperti ini tidak dapat dilakukan tanpa persetujuan atau arahannya.
Sebelum pembatalan acara, Anwar telah memerintahkan aparat keamanan untuk waspada terhadap orang-orang yang mengobarkan api ras dan agama di negara tersebut.
“Setiap upaya oleh siapa pun yang mencoba untuk memanaskan suhu rasial atau agama di negara ini tidak akan diizinkan,” kata Anwar dalam konferensi pers setelah rapat Kabinet pada 17 Maret.
Dalam Pemilihan Umum ke-15 tahun lalu, Mahathir telah gagal mempertahankan kursinya di Langkawi, kehilangan dukungan setelah finis keempat dalam pertarungan lima penjuru. Itu adalah kekalahan elektoral pertamanya dalam 53 tahun berpolitik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika