REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Penelitian terbaru menemukan dari tahun 2008 sampai 2021 lalu Cina menghabiskan 240 miliar dolar AS untuk membantu 22 negara berkembang membayar utang. Beberapa tahun terakhir angkanya merangkak naik karena semakin banyak yang kesulitan membayar utang pembangunan infrastruktur Belt and Road (BOR).

Dalam penelitian yang dilakukan Bank Dunia, Harvard Kennedy School, Aiddata dan Kiel Institute for the World Ekonomi ditemukan hampir 80 persen bantuan dari 2016 sampai 2021 diberikan pada Argentina, Mongolia dan Pakistan.

Cina meminjamkan ratusan miliar dolar untuk membangun infrastruktur di negara-negara berkembang. Tapi pinjaman berkurang sejak 2016 karena banyak proyek yang gagal membayar dividen keuangan yang diharapkan.

"Beijing akhirnya mencoba menyelamatkan bank-banknya sendiri. Itulah mengapa masuk ke bisnis pinjaman internasional beresiko," kata mantan kepala ekonom Bank Dunia yang juga salah satu penulis penelitian ini, Carmen Reinhart, Selasa (28/3/2023).

Penelitian menemukan pinjaman bantuan Cina ke negara-negara yang dalam kesulitan membayar utang melonjak dari 5 persen pada tahun 2010 menjadi 60 persen pada 2022. Argentina menerima pinjaman paling banyak sebesar 111,8 miliar dolar, diikuti Pakistan sebesr 48,5 miliar dolar dan Mesir dengan 15,6 miliar dolar. Sembilan negara menerima kurang dari 1 miliar dolar.

Swap line People's Bank of China (PBOC) menyumbang 170 miliar dolar termasuk di Suriname, Sri Lanka dan Mesir. Bank-bank milik pemerintah Cina menyumbang 70 miliar dolar. Utang yang digulirkan (rollover) dua jenis pinjaman itu sekitar 140 miliar dolar.

Penelitian ini kritis pada potensi bank-bank sentral menggunakan swap line PBOC untuk memompa cadangan valuta asing mereka secara artifisial.

Salah satu penulis laporan dan direktur AidData, Brad Parks mengatakan pinjaman penyelamatan Cina "buram dan tidak terkoordinasi."

Pinjaman bantuan yang difokuskan untuk negara-negara pendapatan menengah ini mencakup seperempat sampai seperlima pinjaman mereka karena beresiko mengganggu neraca bank-bank Cina. Sementara negara pendapatan rendah mendapat perpanjangan masa tenggat pembayaran. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika