REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON – PBB menyampaikan keprihatinan atas keputusan junta Myanmar membubarkan Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD). NLD adalah partai Aung San Suu Kyi, pemimpin pemerintahan yang digulingkan junta dan kini mendekam di penjara.
“Ini adalah langkah lain ke arah yang tidak ingin kami masuki,” kata Juru Bicara PBB Stephane Dujarric saat mengomentari tentang keputusan junta Myanmar membubarkan NLD, Selasa (28/3/2023), dikutip Anadolu Agency.
Dia menegaskan, PBB ingin melihat demokrasi kembali hadir di Negeri Seribu Pagoda. “Kami ingin melihat kembalinya demokrasi di Myanmar. Kami ingin melihat pembebasan Aung San Suu Kyi, dan orang-orang lain yang terus ditahan, dan kami akan terus bekerja untuk itu,” ucap Dujarric.
Selain NLD, junta Myanmar juga membubarkan 39 partai lainnya. Dalam laporan stasiun televisi pemerintah Myanmar, Myawaddy TV, pada Selasa malam lalu, 40 partai itu dibubarkan karena gagal mendaftar untuk berpartisipasi dalam pemilu hingga tenggat waktu yang ditentukan. Menurut Myawaddy TV, terdapat 63 partai yang sudah mendaftar di tingkat lokal dan nasional untuk mengikuti pemilu.
Pejabat tinggi NLD Tun Myint mengatakan, partainya memang tidak akan pernah mendaftarkan diri untuk pemilu. Hal itu mengingat masih banyak anggota NLD yang ditahan oleh junta Myanmar. “Tidak masalah apakah mereka mengatakan partai kami dibubarkan atau tidak. Kami berdiri dengan dukungan rakyat,” ujarnya.
Krisis di Myanmar pecah setelah militer melakukan kudeta terhadap pemerintahan sipil di sana pada Februari 2021. Mereka menangkap pemimpin de facto Aung San Suu Kyi, Presiden Win Myint, dan beberapa tokoh senior partai National League for Democracy (NLD). NLD adalah partai yang dipimpin Aung San Suu Kyi.
Kudeta dan penangkapan sejumlah tokoh itu merupakan respons militer Myanmar atas dugaan kecurangan pemilu yang digelar pada November 2020. Dalam pemilu itu, NLD menang telak dengan mengamankan 396 dari 476 kursi parlemen yang tersedia. Itu merupakan kemenangan kedua NLD sejak berakhirnya pemerintahan militer di sana pada 2011.
Setelah kudeta, hampir seluruh wilayah di Myanmar diguncang gelombang demonstrasi. Massa menentang kudeta dan menyerukan agar para pemimpin sipil yang ditangkap dibebaskan. Namun militer Myanmar merespons aksi tersebut secara represif dan brutal. Hampir 2.300 warga sipil yang berpartisipasi dalam demonstrasi menentang kudeta tewas di tangan tentara-tentara Myanmar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika