REPUBLIKA.CO.ID, ISTANBUL -- Azerbaijan mengecam langkahyang disebutnya sebagai upaya Armenia "yang tidak dapat diterima" untuk memanipulasi situasi di wilayah Karabakh. "?Upaya Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan untuk memanipulasi situasi di kawasan tidak dapat diterima," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Azerbaijan Aykhan Hajizada pada Kamis (30/3/2023).
"Bukan rahasia lagi bahwa Armenia melanjutkan aktivitas agresifnya dengan menggambarkan dirisebagai negara demokrasi," ujar Hajizada, menambahkan.
Sehari sebelumnya, PM Armenia Nikol Pashinyan menyerang Azerbaijan atas tindakan agresi pada September tahun lalu. Ia merujuk pada serangkaian bentrokan perbatasan yang mematikan antara pasukan Azerbaijan dan Armenia, yang menewaskan hampir 300 orang di kedua pihak.
Dalam pidato yang disampaikan pada konferensi tingkat tinggi (KTT) Demokrasi yang diselenggarakan Amerika Serikat, Pashinyan juga menuduh Azerbaijan diduga melakukan upaya pembersihan etnis Armenia di Karabakh.
Menanggapi pernyataan tersebut, Hajizada membalas dengan mengatakan bahwa pernyataan provokatif Pashinyan menunjukkan niat Armenia untuk dengan sengaja mengganggu proses perdamaian dan kebangkitan upaya internasional untuk perdamaian.
Dia mengatakan tidak ada alasan untuk salah menafsirkan keputusan Mahkamah Internasional tentang Jalan Lachin. Tentara Azerbaijan mengambil langkah-langkah untuk mencegah penggunaan jalan tanah Armenia untuk kegiatan ilegal di utara jalan Lachin, menurut Hajizada.
"Mencegah kegiatan ilegal Armenia yang mengintensifkan pengangkutan personel, amunisi, ranjau, dan peralatan militer lainnya ? adalah hak kedaulatan Azerbaijan," kata dia.
Hajizada kemudian menegaskan bahwa Azerbaijan akan melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk tujuan tersebut. Dia mengatakan penolakan Pashinyan atas kehadiran pasukan Armenia di Karabakh bertentangan dengan pernyataan yang dibuat oleh pejabat Armenia lainnya, termasuk dari Kementerian Pertahanan Armenia.
"Klaim Yerevan bahwa ia tidak menduduki tanah Azerbaijan telah berulang kali terbukti tidak berdasar oleh resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)," kata Hajizada.
"Pihak Armenia harus sepenuhnya menarik pasukannya dari wilayah Azerbaijan sesuai dengan pernyataan tripartit," kata dia.
"Pihak Armenia harus melepaskan klaim teritorialnya terhadap Azerbaijan. Alih-alih mengundang organisasi internasional ke Azerbaijan dan mencampuri urusan dalam negeri negara kami, negara itu harus memenuhi kewajibannya," ujar Hajizada.
Sebelumnya pada Kamis, Kementerian Pertahanan Azerbaijan mengatakan telah menguasai daerah perbatasan yang luas dan beberapa pegunungan strategis serta jalan di daerah Lachin. Ketegangan meningkat karena gerakan militer Armenia di wilayah tersebut, yang dikecam Azerbaijan sebagai pelanggaran berat terhadap perjanjian trilateral antara kedua negara dan Rusia.
Pada 5 Maret 2023, Baku mengatakan dua tentaranya ditembak mati oleh pasukan Armenia ketika mereka mencoba menghentikan kendaraan untuk pemeriksaan di jalan Khankendi-Khalfali-Turshsu.
Hubungan antara dua bekas republik Soviet itu tegang sejak 1991, ketika militer Armenia menduduki Nagorno-Karabakh, sebuah wilayah yang diakui secara internasional sebagai bagian dari Azerbaijan, dan tujuh wilayah yang berdekatan.
Pada musim gugur 2020, Azerbaijan membebaskan beberapa kota, desa, dan permukiman dari pendudukan Armenia setelah 44 hari pertempuran sengit yang diakhiri dengan perjanjian damai yang ditengahi Rusia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
