REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Seorang pejabat pemerintah Amerika Serikat (AS) mengatakan Presiden Joe Biden akan membahas 'resiko dan peluang' kecerdasan artifisial pada masyarakat, orang dan keamanan nasional dalam pertemuan dengan penasihat sains dan teknologi di Gedung Putih. Presiden dijadwalkan bertemu dengan Dewan Penasihat Presiden Bidang Sains dan Teknologi (PCAST).
Pertemuan ini digelar di hari yang sama mantan Presiden Donald Trump menyerah pada dakwaan di New York atas penyuapan terhadap mantan aktris film dewasa. Biden menolak memberikan komentar soal masalah hukum Trump.
Pakar strategi Partai Demokrat mengatakan fokus Biden pada pemerintah akan menciptakan layar terpisah yang menguntungkan secara politik dengan mantan lawan politiknya. Seorang presiden dari Partai Republik yang sedang menghadapi gugatan hukum.
"Presiden akan membawa pentingnya melindungi hak dan keamanan untuk memastikan inovasi yang bertanggung jawab dan perlindungan yang tepat," kata seorang pejabat Gedung Putih dalam pernyataan sebelum pertemuan Biden, Selasa (4/4/2023).
"Ia akan meminta Kongres untuk meloloskan legislasi privasi yang bipartisan untuk melindungi anak-anak dan membatasi perusahaan teknologi mengumpulkan data pribadi semua orang," tambahnya.
Kecerdasan artifisial yang biasa disebut IA atau (Artificial Intelligence) menjadi topik hangat di kalangan pembuat kebijakan. Kelompok etika teknologi Center for Artificial Intelligence and Digital Policy meminta Komisi Perdagangan Federal AS untuk menghentikan OpenAI meluncurkan GPT-4 yang dirancang untuk menjawab pertanyaan tertulis seperti manusia.
Senator dari Partai Demokrat Chris Murphy meminta masyarakat menahan perkembangan IA mengingat konsekuensi yang dapat ditimbulkannya. Tahun lalu pemerintah Biden merilis cetak biru "Undang-undang Hak" yang memastikan perlindungan hak pengguna saat perusahaan teknologi merancang dan mengembangkan sistem IA.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
