REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL -- Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un telah memerintahkan militernya untuk mempercepat kemampuan perang praktis dan ofensif, karena keamanan yang semakin memburuk di semenanjung Korea. Perintah ini dibuat Kim Jong-un dalam upaya menghadapi latihan militer AS-Korea Selatan.
Kim mengadakan pertemuan tingkat tinggi dengan Komisi Militer Pusat Partai Pekerja yang berkuasa dan para perwira tinggi Tentara Rakyat Korea pada hari Senin (10/4/2023). Sementara, Pyongyang telah meningkatkan kampanye tekanan terhadap Korea Selatan dengan memutus hubungan komunikasi sejak minggu lalu.
Korea Selatan mengatakan bahwa Korea Utara tidak menanggapi panggilan telepon yang dilakukan melalui hotline penghubung antar-Korea dan militer selama lima hari berturut-turut. Hal ini dikarenakan Korea Utara mengutuk latihan militer yang seperti menunjukkan 'kepanikan' oleh tentara AS dan Korea Selatan.
Apalagi AS dan Korea Selatan menganggap latihan militer itu, sebagai simulasi perang habis-habisan. Ketegangan juga meningkat setelah AS, Jepang, dan Korea Selatan mengadakan latihan anti-kapal selam di perairan lepas pantai Pulau Jeju, Korea Selatan, pada awal bulan ini.
"Dan mereka dengan jelas menunjukkan sifat asli mereka yang jahat untuk melakukan agresi sambil membuat pernyataan yang sembrono untuk konfrontasi dengan DPRK dan dengan sengaja menghasut tindakan militer untuk menyerang," kata pernyataan tersebut, merujuk pada nama resmi Korea Utara, Republik Demokratik Rakyat Korea seperti dikutip The Independent.
Tanggapan terhadap latihan gabungan juga mencakup uji coba drone serangan nuklir bawah air yang dikatakan dapat menyebabkan 'tsunami radioaktif', sebuah klaim yang diragukan oleh militer dan para ahli Korea Selatan.
Menteri Unifikasi Korea Selatan Kwon Young-se mengatakan hubungan komunikasi dengan Korea Utara masih pasif dan menyatakan penyesalan yang kuat atas sikap sepihak dan tidak bertanggung jawab dari tetangganya karena menghentikan sambungan telepon.
Ia juga memperingatkan akan adanya tindakan hukum yang belum ditentukan atas penggunaan aset oleh Korea Utara, dimana aset itu dimiliki bersama, Korea Utara dan aset Korea Selatan. Penggunaan aset sepihak itu di sebuah taman pabrik bersama yang kini telah ditutup di kota perbatasan Korea Utara, Kaesong.
Korea Selatan baru-baru ini mendesak Korea Utara untuk berhenti menggunakan aset-asetnya yang ditinggalkan setelah Korea Selatan menarik perusahaan-perusahaannya dari Kaesong pada tahun 2016 sebagai bentuk protes atas uji coba nuklir Korea Utara. Korea Utara keberatan setelah media Korea Utara baru-baru ini menunjukkan apa yang tampak seperti bus komuter Korea Selatan yang beroperasi di jalan-jalan Kaesong dan Pyongyang.
Hotline ini didirikan antara kedua negara pada tahun 2018 untuk mencegah bentrokan yang tidak disengaja di sepanjang perbatasan laut kedua negara.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
