REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Kebocoran dokumen intelijen Amerika Serikat (AS) mengungkap bahwa Washington memata-matai musuh dan sekutunya. Sejauh ini kebocoran dokumen tersebut tidak banyak ditanggapi oleh negara Eropa dan NATO.
Turki menjadi subjek memo di dalam dokumen yang bocor tersebut. Sejauh ini Turki belum mengeluarkan komentar publik tentang masalah tersebut.
Sementara badan kriptologi nasional Kanada, Communications Security Establishment, pada Senin (10/4/2023) mengatakan, kebocoran dokumen itu sebagai masalah kebijakan. Kanada tidak mengomentari kebocoran dokumen itu, termasuk keterangan dalam dokumen yang menggambarkan pelanggaran jalur pipa Kanada oleh kelompok peretas pro-Rusia.
Kanada adalah anggota jaringan berbagi intelijen Five Eyes, yang juga mencakup Amerika Serikat, Inggris, Australia, dan Selandia Baru. "Kami akan terus bekerja saling bahu membahu dengan Five Eyes," kata juru bicara Keamanan Publik Kanada, Audrey Champoux.
Prancis pada Sabtu (8/4/2023) juga menolak mengomentari konsekuensi dari kebocoran dokumen tersebut. Prancis membantah informasi dalam dokumen itu yang mengatakan bahwa tentara Prancis berada di Ukraina.
Dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada Senin, Kementerian Pertahanan Bulgaria membantah telah mengadakan pembicaraan untuk menyumbangkan jet tempur MiG-29 ke Ukraina, seperti yang disebutkan dalam salah satu dokumen. Dokumen ini menjadi perhatian khusus di Israel yang berlabel sangat rahasia.
Dokumen itu mengatakan bahwa pada Februari para pemimpin senior agen mata-mata Mossad menganjurkan pejabat Mossad dan warga Israel untuk memprotes reformasi yudisial yang diusulkan Pemerintah Israel.
"Mossad dan personel senior yang bertugas sama sekali tidak terlibat dalam masalah demonstrasi dan berdedikasi pada nilai pelayanan kepada negara yang telah memandu Mossad sejak didirikan," kata Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dalam sebuah pernyataan yang dirilis atas nama Mossad, dilaporkan The Washington Post, Senin (10/4/2023).
Media Israel melaporkan, Netanyahu pada Senin bertemu dengan Direktur Mossad David Barnea. Barnea mengatakan kepada perdana menteri bahwa memo itu didasarkan pada salah tafsir AS.
Sebuah dokumen tak bertanggal merinci diskusi internal antara pejabat tinggi Korea Selatan tentang tekanan AS pada Seoul untuk membantu memasok persenjataan ke Ukraina. Undang-undang Korea Selatan melarang pemerintah menyediakan senjata ke negara-negara yang sedang berperang.
Para pejabat Korea Selatan menyatakan keprihatinannya bahwa setiap senjata yang dijual ke Amerika Serikat akan dikirim ke Ukraina.
Seorang pejabat kepresidenan Korea Selatan, menolak untuk mengkonfirmasi atau menyangkal rincian apapun, terkait langkah AS yang memata-matai Korea Selatan. Pejabat kepresidenan Korea yang berbicara dengan syarat anonim mengatakan kebijakan Seoul tetap tidak berubah.
Para pejabat AS mengatakan, kebocoran dokumen itu kemungkinan tidak akan berdampak signifikan dalam hubungan antara Washington dengan Seoul.
Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol dan Presiden Joe Biden dijadwalkan bertemu pada 26 April.
Ikuti Whatsapp Channel Republika