REPUBLIKA.CO.ID, ISLAMABAD – Pakistan telah mengutuk keras keputusan India menggelar serangkaian pertemuan G20 di Kashmir. Islamabad menyebut langkah yang diambil India tak bertanggung jawab.
“Langkah tidak bertanggung jawab India adalah yang terbaru dari serangkaian tindakan melayani diri sendiri untuk melanggengkan pendudukan ilegal atas Jammu dan Kashmir,” kata Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Pakistan mengomentari keputusan India menggelar pertemuan G20 di Kashmir, Selasa (11/4/2023).
Dengan menggelar pertemuan G20 di Kashmir, Pakistan menuduh India mengabaikan resolusi Dewan Keamanan PBB dan prinsip-prinsip Piagam PBB serta hukum internasional. “Pakistan dengan keras mengutuk langkah-langkah (India) ini,” kata Kemenlu Pakistan.
Pemerintah India belum memberikan tanggapan resmi atas kecaman dan protes yang dilayangkan Pakistan. Pada 7 April lalu, India selaku pemegang kursi keketuaan G20 merilis kalender lengkap acara menjelang KTT G20, termasuk pertemuan G20 dan Youth 20 di Srinagar serta Leh, dua daerah yang berada di Kashmir. Pertemuan di Kashmir diagendakan digelar April dan Mei.
Kashmir merupakan satu-satunya wilayah di India yang berpenduduk mayoritas Muslim. Sejak merdeka dari Inggris pada 1947, Kashmir terpecah dua.
Dua per tiga wilayahnya dikuasai India, sementara sisanya dimiliki Pakistan. Wilayah itu kemudian dipisahkan oleh Line of Control (LoC). Perselisihan akibat sengketa Kashmir telah membuat India dan Pakistan tiga kali berperang, yakni pada 1948, 1965, dan 1971.
Pada Agustus tahun lalu, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif sempat menyampaikan negaranya menginginkan hubungan damai dengan India. Hal itu termasuk membuat resolusi damai terkait wilayah Jammu dan Kashmir yang dipersengketakan kedua negara.
“Resolusi yang adil dan damai dari perselisihan Jammu dan Kashmir sesuai resolusi Dewan Keamanan PBB yang relevan serta harapan dari rakyat Kashmir sangat diperlukan untuk perdamaian dan stabilitas di kawasan tersebut,” kata Sharif dalam pidatonya saat menerima kunjungan Komisioner Tinggi Australia untuk Pakistan Neil Hawkins, 18 Agustus 2022.
Menurut Sharif, komunitas internasional perlu mengambil peran sebagai fasilitator dalam isu tersebut. Sebab hal itu penting untuk perdamaian jangka panjang di Asia Selatan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika