REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW -- Presiden Rusia Vladimir Putin pada Jumat (14/4/2023) menandatangani undang-undang (UU) terkait pendaftaran orang yang memenuhi syarat untuk dinas militer serta pengenalan panggilan militer elektronik, menurut salinan UU dalam sebuah situs web pemerintah. UU itu juga berisi sejumlah larangan tertentu pada orang yang menerima draf pemberitahuan tetapi tak mendatangi kantor pendaftaran.
Menurut UU itu, fotokopi draf yang dikirimkan kepada orang yang memenuhi syarat dinas militer akan dilengkapi salinan elektronik.
Panggilan elektronik akan dianggap terkirim setelah disiarkan ke akun orang tersebut di "layanan daring yang relevan, dalam sebuah sistem informasi."
Orang tersebut juga akan diberitahu tentang panggilan itu di akunnya dalam portal layanan daring pemerintah.
Jika surat panggilan tidak disampaikan secara tertulis atau elektronik, maka surat panggilan tersebut dianggap telah terkirim setelah lewat tujuh hari sejak tanggal didaftarkan dalam draf pendaftaran. Larangan sementara akan dikenakan pada orang-orang yang tidak mendatangi kantor wajib militer tanpa alasan yang sah dalam waktu 20 hari sejak tanggal mereka menerima panggilan tersebut.
Mereka dapat dilarang mendaftar sebagai pengusaha perorangan, mendaftarkan kendaraan dan real estat mereka, serta SIM mereka dapat ditangguhkan dan permohonan pinjaman dapat ditolak.
Pemda di Rusia juga akan dapat memperkenalkan langkah tambahan mereka sendiri seperti membatasi berbagai pembayaran, tunjangan, dan bentuk dukungan sosial lainnya. Larangan ini dapat diajukan banding baik melalui atau di luar pengadilan.
Selain itu, mereka yang terdaftar untuk dinas militer tidak akan dapat meninggalkan Rusia mulai dari hari mereka menjalani panggilan militer kecuali mereka mendatangi kantor pendaftaran.
Bagi siapa saja yang memenuhi syarat untuk dinas militer, jika mereka tidak mendapatkan panggilan militer, harus datang ke kantor pendaftaran dalam waktu dua pekan sejak awal periode wajib militer berikutnya ditentukan.