REPUBLIKA.CO.ID, PARIS -- Dewan Konstitusi Prancis pada hari Jumat (14/4/2023), menyetujui rencana yang tidak populer untuk menaikkan usia pensiun dari 62 menjadi 64 tahun. Disetujuinya aturan pensiun yang baru ini menjadi sebuah kemenangan bagi Presiden Emmanuel Macron setelah berbulan-bulan protes massa yang telah merusak citra kepemimpinannya.
Keputusan ini membuat para pengkritik rencana pensiun kecewa dan marah. Ratusan aktivis serikat pekerja dan yang lainnya berkumpul dengan damai di Paris pada Jumat malam sebelum beberapa kelompok melakukan pawai menuju alun-alun Bastille yang bersejarah dan sekitarnya, membakar tempat sampah dan skuter ketika polisi menembakkan gas air mata atau mendorong mereka kembali.
Serikat pekerja dan lawan-lawan politik Macron bersumpah untuk terus menekan pemerintah agar menarik RUU tersebut, dan para aktivis mengancam akan melakukan protes baru pada hari Sabtu (15/4/2023).
Kantor Kepresidenan Macron mengatakan bahwa ia akan memberlakukan undang-undang tersebut dalam beberapa hari mendatang, dan ia mengatakan bahwa ia ingin undang-undang tersebut diimplementasikan pada akhir tahun. Perdana Menteri Elisabeth Borne mengatakan keputusan hari Jumat menandai berakhirnya jalur institusional dan demokratis dari reformasi ini. Dan ia menambahkan bahwa tidak ada pemenang dalam apa yang telah berubah menjadi kebuntuan nasional dan kerusuhan sosial terburuk di Prancis dalam beberapa tahun terakhir.
Dewan menolak beberapa langkah dalam RUU pensiun, tetapi usia pensiun yang lebih tinggi merupakan inti dari rencana Macron dan menjadi sasaran kemarahan para pengunjuk rasa. Pemerintah berargumen bahwa reformasi diperlukan untuk menjaga sistem pensiun tetap bertahan seiring bertambahnya usia penduduk.
Para penentang mengusulkan menaikkan pajak bagi orang kaya atau pengusaha, dan mengatakan bahwa perubahan ini mengancam jaring pengaman sosial yang telah dibangun dengan susah payah.
Dalam keputusan terpisah, namun tetap terkait dimana dewan menolak permintaan dari anggota parlemen sayap kiri untuk mengizinkan kemungkinan referendum untuk mengabadikan usia 62 sebagai usia resmi maksimum untuk pensiun. Dewan akan memutuskan permintaan kedua yang serupa, bulan depan.
Carl Pfeiffer, seorang pensiunan berusia 62 tahun yang melakukan protes di luar Balai Kota, memperingatkan bahwa keputusan Dewan Konstitusi tidak akan mengakhiri ketegangan. "Para anggota dewan tidak bertanggung jawab, karena kemarahan yang akan muncul setelahnya di seluruh negeri, itu adalah kesalahan mereka," katanya.
Bartender Lena Cayo, 22 tahun, mengatakan bahwa ia kecewa namun tidak terkejut dengan keputusan tersebut. "Kami telah melakukan protes selama berminggu-minggu dan pemerintah tidak mendengarkan kami," katanya.
"Para pekerja yang telah melakukan mogok kerja atau memprotes undang-undang tersebut sejak Januari memperjuangkan hak-hak mereka, tetapi tidak ada perubahan."
Ketika ketegangan meningkat beberapa jam sebelum keputusan, Macron mengundang serikat pekerja untuk bertemu dengannya pada hari Selasa, apa pun keputusan Dewan Konstitusi, kata kantornya. Serikat-serikat buruh menolak undangan Macron, dengan alasan bahwa Macron telah menolak tawaran pertemuan sebelumnya, dan menyerukan aksi protes besar-besaran pada tanggal 1 Mei, yang merupakan hari hak-hak buruh internasional.
Serikat-serikat pekerja telah menjadi penyelenggara 12 protes nasional sejak Januari dan memiliki peran penting dalam mencoba meredam reaksi berlebihan dari para pengunjuk rasa. Kekerasan oleh kelompok radikal ultra-kiri telah menandai pawai nasional yang tadinya berlangsung damai.
Rencana untuk meningkatkan usia pensiun dimaksudkan untuk menjadi langkah unjuk gigi Macron dalam masa jabatan keduanya. Keputusan dewan tersebut menutup perdebatan yang penuh gejolak selama berbulan-bulan di parlemen dan semangat di jalanan.
Demonstrasi spontan terjadi di seluruh Prancis menjelang keputusan dewan yang beranggotakan sembilan orang tersebut. Para penentang reformasi pensiun memblokade jalan masuk ke beberapa kota, termasuk Rouen di barat dan Marseille di selatan, memperlambat atau menghentikan lalu lintas.
Perdana menteri diinterupsi saat mengunjungi sebuah supermarket di luar Paris oleh sekelompok orang yang meneriakkan, "Kami tidak menginginkannya," mengacu pada cara dia menghindari pemungutan suara oleh anggota parlemen untuk memajukan reformasi pensiun.
Keputusan pemerintah untuk menghindari pemungutan suara di parlemen pada bulan Maret dengan menggunakan kekuatan konstitusional khusus meningkatkan kemarahan para penentang langkah tersebut, serta tekad mereka. Kelompok lain menunggu Borne di tempat parkir.
Para pemimpin serikat pekerja mengatakan bahwa keputusan Dewan Konstitusi akan dihormati, tetapi mereka bersumpah untuk melanjutkan protes dalam upaya untuk membuat Macron mencabut langkah tersebut.
Pemimpin CFDT yang moderat, Laurent Berger, memperingatkan bahwa akan ada dampaknya. Dengan harapan dapat membatalkan keputusan tersebut, serikat pekerja dan beberapa pengunjuk rasa mengingat kembali kesamaan dengan undang-undang tahun 2006 yang diperdebatkan mengenai kontrak kerja bagi kaum muda yang membuat para pelajar, yang bergabung dengan serikat pekerja, turun ke jalan.
Legislasi tersebut telah didorong melalui parlemen tanpa pemungutan suara dan diberi lampu hijau oleh Dewan Konstitusi - hanya untuk kemudian dibatalkan untuk memberikan ketenangan bagi negara.
Anggota parlemen dari partai sayap kanan Marine Le Pen mengecam reformasi pensiun tersebut sebagai tindakan 'brutal dan tidak adil'. Dalam sebuah pernyataan, ia mengatakan bahwa begitu reformasi ini diterapkan, hal ini akan menandai perpecahan definitif antara rakyat Prancis dan Emmanuel Macron.
Jajak pendapat secara konsisten menunjukkan bahwa mayoritas warga Prancis menentang untuk bekerja dua tahun lagi sebelum bisa mendapatkan manfaat pensiun. Undang-undang ini juga mengharuskan orang untuk bekerja selama 43 tahun untuk menerima pensiun penuh, di antara perubahan-perubahan lain pada sistem ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika