REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL -- Korea Utara (Korut) mengkritik kesepakatan Korea Selatan - Amerika Serikat (AS) untuk meningkatkan penempatan aset strategis AS di kawasan. Korut mengatakan langkah tersebut akan mendorong ketegangan sampai ke "jurang perang nuklir."

Dalam pertemuan pekan lalu Presiden AS Joe Biden dan Presiden Korsel Yoon Suk Yeol sepakat AS akan memberi lebih banyak masukan ke Seoul mengenai rencana nuklir dalam setiap konflik dengan Korsel. Kesepakatan ini dicapai di tengah meningkatnya kekhawatiran terhadap program senjata Pyongyang dan payung nuklir AS.

Dua pemimpin itu sepakat memperkuat pertahanan Korsel dan mengerahkan dengan rutin aset-aset strategis AS. Salah satunya kapal selam berkekuatan nuklir yang memiliki rudal balistik yang akan berkunjung ke Korsel untuk pertama kalinya sejak 1980-an.

Pada Senin (1/5/2023) kantor berita Korut, KCNA mengatakan kesepakatan itu menetapkan kesediaan AS dan Korsel mengambil "sikap bermusuhan dan agresif" terhadap Korut. KCNA mengutip Choe Ju Hyon yang mereka gambarkan sebagai pengamat keamanan internasional.

KCNA mengatakan menempatkan aset-aset strategis AS akan membawa Semenanjung Korea ke "rawa instabilitas," dan ditujukan untuk membangun "blok militer eksklusif dan agresif" di kawasan.

"Ini hanya bertujuan untuk menghindari tanggung jawab pada kejahatan terburuk yang berkaitan dengan nuklir yang telah dilakukan dengan sistematis dalam menghancurkan dan melanggar sistem non-proliferasi nuklir dan terutama, mendorong situasi Semenanjung Korea ke jurang perang nuklir," kata KCNA.

"Itulah tujuan jahat hegemonik yang dikerja AS untuk mengubah seluruh Korea Selatan menjadi pos perang nuklir terbesar di Timur Jauh dan menggunakannya dengan efektif untuk mencapai strateginya mendominasi dunia," tambah kantor berita itu.

Pyongyang menanggapi pertemuan Yoon-Biden dengan geram. Korut mengatakan pertemuan ini menyakinkan Pyongyang untuk menyempurankan pencegahan perang nuklir.

Ikuti Whatsapp Channel Republika