REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Proyek Global Security Initiative (GSI) yang diusung Presiden China Xi Jinping dinilai perlu dipantau oleh negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Kebijakan itu dikhawatirkan berdampak negatif bagi keamanan wilayah perbatasan Tanah Air.
Hal tersebut diungkapkan oleh pakar studi China dari Universitas Pelita Harapan, Johanes Herlijanto. Johanes mengamati perilaku China di seputar Laut China Selatan (LCS) dan di wilayah Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia di perairan dekat Kepulauan Natuna merupakan contoh relevan yang menunjukkan kontradiksi antara gagasan GSI dengan perilaku nyata China.
Johanes merujuk pada sejumlah insiden kapal-kapal penjaga pantai dan nelayan China berhadapan dengan otoritas negara Asia Tenggara di wilayah ZEE dalam satu dasawarsa terakhir. Filipina dan Vietnam ialah negara yang wilayah ZEE-nya kerap dilanggar oleh kapal-kapal penjaga pantai China. Hal yang sama juga terjadi dengan Indonesia yang padahal tak terkait sengketa di LCS.
"Setidaknya sejak 2010, China telah berulang kali melakukan aktivitas yang tak mengindahkan hak berdaulat Indonesia di wilayah ZEE di sekitar Kepulauan Natuna," kata Johanes dalam keterangannya pada Senin (8/5/2023).
Johanes beranggapan GSI perlu disikapi dengan kewaspadaan. Ia mengapresiasi sikap pemerintah Indonesia yang terkesan hati-hati dalam menanggapi inisiatif China tersebut. Ia mengamati Indonesia hanya siap bekerja bersama pihak China dalam memastikan kedamaian dan stabilitas melalui dialog dan diplomasi.
"Ini memperlihatkan Indonesia hanya secara prinsip setuju untuk bekerja bersama China dalam hal GSI sambil menunggu pihak China mengelaborasi insiatif yang masih belum terlalu jelas itu," sebut Johanes.
Johanes juga mengungkapkan misi GSI bakal sulit direalisasi China karena sulitnya menumbuhkan kepercayaan negara ASEAN. Terutama ketika China masih sibuk membangun kehadiran militernya di LCS dan menerapkan operasi gray-zone di wilayah ZEE negara-negara Asia Tenggara.
"Retorika GSI yang menekankan penghormatan kedaulatan, kesetiaan terhadap prinsip-prinsip Piagam PBB akan tetap tinggal sebagai retorika yang sulit untuk memperoleh kepercayaan," ujar Johanes.
Selain itu, Johanes mengutip penelitian ISEAS-Yusof Ishak Institute di Singapura yang menyoal lemahnya dukungan masyarakat Asia Tenggara terhadap GSI. Dari 1.308 responden yang turut serta dalam survei itu, hanya 27,4 persen merasa yakin atau sangat yakin bahwa GSI akan membawa keuntungan bagi wilayah Asia tenggara.
"Sebanyak 44,5 persen responden merasa kurang yakin atau bahkan tidak yakin sama sekali," ujar Johanes yang juga menjabat Ketua Forum Sinologi Indonesia (FSI) itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika