Selasa 09 May 2023 09:43 WIB

Uni Eropa Batalkan Acara Europe Day di Israel

Hubungan Israel dan Uni Eropa tegang karena kebijakan pendudukan Israel di Tepi Barat

Rep: Rizky Jaramaya/ Red: Nidia Zuraya
Bendera Uni Eropa.  Delegasi Uni Eropa di Israel telah membatalkan resepsi diplomatik Europe Day, karena partisipasi Menteri Keamanan Nasional sayap kanan Israel Itamar Ben-Gvir.
Foto: Anadolu Agency
Bendera Uni Eropa. Delegasi Uni Eropa di Israel telah membatalkan resepsi diplomatik Europe Day, karena partisipasi Menteri Keamanan Nasional sayap kanan Israel Itamar Ben-Gvir.

REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM -- Delegasi Uni Eropa di Israel telah membatalkan resepsi diplomatik Europe Day, karena partisipasi Menteri Keamanan Nasional sayap kanan Israel Itamar Ben-Gvir. Brussel menandai 9 Mei sebagai Europe Day untuk menghormati deklarasi Prancis pada 1950 yang mengarah pada pendirian badan yang menjadi Uni Eropa. 

“Sayangnya, tahun ini kami telah memutuskan untuk membatalkan penerimaan diplomatik karena kami tidak ingin menawarkan platform kepada seseorang yang pandangannya bertentangan dengan nilai-nilai yang diperjuangkan Uni Eropa,” kata delegasi tersebut dalam sebuah unggahan di Twitter pada Senin (8/5/2023).

Baca Juga

Kendati Europe Day batal, namun acara publik lainnya akan berlangsung sesuai jadwal. Tindakan protes delegasi Uni Eropa di Israel terhadap Ben-Gvir dapat menyebabkan perselisihan diplomatik antara Israel dan Uni Eropa. Hubungan Israel dan Uni Eropa sudah tegang karena kebijakan Israel di wilayah pendudukan Tepi Barat.

Ben-Gvir sebelumnya ditugaskan untuk mewakili pemerintah Israel dalam acara Europe Day yang dijadwalkan pada Selasa (9/5/2023). Menteri Luar Negeri Israel, Eli Cohen dalam wawancara radio Kan pada Ahad (7/5/2023) mengatakan, Ben-Gvir telah ditugaskan oleh sekretaris pemerintah untuk hadir ke acara Europe Day bukan sebagai perwakilan dari Partai Kekuatan Yahudi, tetapi mewakili pemerintah Israel.

Ben-Gvir adalah pemukim Yahudi garis keras di Tepi Barat dengan keyakinan masa lalu untuk mendukung terorisme dan hasutan terhadap Palestina.  Dia secara luas dianggap sebagai provokator dan menyerukan pemindahan warga Palestina.

Kabinet Israel bulan lalu menyetujui rencana Ben-Gvir untuk membentuk pengawal nasional, yang unitnya akan bekerja bersama dengan polisi dan militer untuk menangani kerusuhan sipil, seperti gangguan atau protes pro-Palestina. Sebagai perwakilan pemerintah di acara Europe Day, Ben-Gvir rencananya akan menyampaikan pidato.

“Sayang sekali bahwa Uni Eropa, yang berpura-pura mewakili nilai-nilai demokrasi dan multikulturalisme, bertindak dengan lelucon yang tidak diplomatis,” kata Ben-Gvir, dilaporkan Aljazirah, Senin (8/5/2023).

Sebelumnya Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mendapatkan kecaman karena komentarnya yang mengatakan bahwa Israel berhasil membuat "gurun mekar". Pernyataan ini dilontarkan oleh von der Leyen saat menandai hari kemerdekaan Israel ke-75.

Otoritas Palestina mengatakan komentar von der Leyen adalah kiasan rasis anti-Palestina. Hari kemerdekaan itu menandai 75 tahun proyek kolonial Israel.

Israel telah lama membantah pengusiran paksa warga Palestina selama waktu itu, di mana tentara Israel yang baru dibentuk dan milisi Zionis mengusir setidaknya 750.000 warga Palestina dari rumah dan tanah mereka. Israel juga merebut 78 persen wilayah bersejarah Palestina.

Benjamin Netanyahu kembali menjabat sebagai perdana menteri Israel pada Desember. Dia membentuk koalisi pemerintahan yang mencakup partai-partai ultra-Ortodoks dan ultranasionalis agama, termasuk faksi kecil pimpinan Ben-Gvir.

Pemerintah telah menjadikan perluasan permukiman di wilayah pendudukan Tepi Barat sebagai prioritas utama.  Uni Eropa, bersama dengan sebagian besar komunitas internasional, menganggap pemukiman Yahudi di wilayah pendudukan Tepi Barat dan Yerusalem Timur adalah ilegal berdasarkan hukum internasional. Hal ini dapat menjadi hambatan untuk perdamaian dengan Palestina.

Israel merebut Tepi Barat, Yerusalem Timur, dan Jalur Gaza dalam perang Timur Tengah 1967.  Para pemimpin Palestina menginginkan ketiga wilayah tersebut untuk negara merdeka di masa depan.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement