REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW -- Menteri luar negeri Turki, Suriah, Rusia, dan Iran melakukan pertemuan di Moskow pada Rabu (10/5/2023). Pembicaraan tingkat tinggi ini untuk membangun kembali hubungan antara Ankara dan Damaskus setelah bertahun-tahun permusuhan selama perang.
Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu mengatakan dalam sebuah tweet, dia telah menekankan perlunya kerja sama dalam perang melawan terorisme. Dia menegaskan akan bekerja sama untuk membangun dasar bagi kembalinya warga Suriah.
Anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) ini telah mendukung oposisi politik dan bersenjata terhadap Presiden Suriah Bashar al-Assad selama perang saudara 12 tahun. Ankara pun telah mengirim pasukannya sendiri ke utara negara itu dan menampung lebih dari 3,5 juta pengungsi dari Suriah.
"Memajukan proses politik di Suriah dan perlindungan integritas teritorial Suriah adalah masalah lain yang dibahas," ujar Cavusoglu.
Sedangkan Menteri Luar Negeri Suriah Faisal Mekdad seperti dikutip oleh kantor berita resmi Suriah //SANA//, bahwa terlepas dari semua hal negatif dalam beberapa tahun terakhir, ada peluang bagi kedua negara yang berselisih itu untuk bekerja sama. Namun, dia menegaskan, prioritas Suriah adalah mengakhiri kehadiran ilegal semua militer asing termasuk militer Turki.
Bagian barat laut Suriah mencakup sebagian wilayah yang dipegang oleh milisi saingan, termasuk kelompok bersenjata dan faksi yang didukung oleh Turki. "Tanpa kemajuan dalam hal ini, kami akan tetap stagnan dan tidak akan mencapai hasil yang nyata," kata Mekdad.
Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan, telah terbentuk suasana positif dan konstruktif. Hasil dari pembicaraan itu pun menunjuk wakil menteri luar negeri akan ditugaskan untuk menyiapkan peta jalan untuk memajukan hubungan Suriah-Turki.
Moskow adalah sekutu utama Assad dan telah mendorong rekonsiliasi dengan Turki. Assad diundang untuk menghadiri KTT Liga Arab di Arab Saudi pada 19 Mei sebagai tanda besar bahwa isolasi regional terhadap pemerintahannya telah mencair.
Ikuti Whatsapp Channel Republika