Jumat 12 May 2023 00:35 WIB

Jokowi Dorong Myanmar Lakukan Dialog

Indonesia akan terus mendorong upaya menyelesaikan konflik di Myanmar

Rep: Dessy Suciati Saputri/ Red: Esthi Maharani
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan para pemimpin negara ASEAN tampak mengenakan baju tenun songke Manggarai saat menghadiri hari kedua puncak Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) Kamis (11/5/2023).
Foto: AP
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan para pemimpin negara ASEAN tampak mengenakan baju tenun songke Manggarai saat menghadiri hari kedua puncak Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) Kamis (11/5/2023).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, Indonesia akan terus mendorong implementasi dari lima poin konsensus untuk menyelesaikan konflik di Myanmar. Selain itu, Indonesia juga terus mendorong terciptanya dialog dengan semua pihak, baik dengan junta militer maupun dengan berbagai pihak yang terlibat lainnya di Myanmar.

“Kita akan terus mendorong implementasi dari 5 point consensus, mendorong terciptanya dialog, dan tidak hanya dengan junta karena di sana banyak pihak yang terlibat, banyak kepentingan yang terlibat,” ujar Jokowi saat konferensi pers di Labuan Bajo, Kamis (11/5).

Baca Juga

Indonesia, kata Jokowi, akan memperbanyak keterlibatan berbagai pihak lainnya di Myanmar untuk ikut bersama-sama menciptakan dialog. Menurut Jokowi, selama ini Indonesia pun telah berupaya melakukan pendekatan dengan berbagai pihak di Myanmar untuk mencari solusi.

“Kita akan memperbanyak stakeholder yang ada di Myanmar untuk ikut bersama-sama sehingga perlu didorong terciptanya dialog-dialog sebanyak-banyaknya. Dan juga memfasilitasi AHA Center untuk menjalankan tugas-tugasnya,” ungkap Jokowi.

Jokowi menjelaskan, Indonesia telah melakukan diplomasi non-megaphone kepada berbagai pemangku kepentingan di Myanmar. Upaya ini sesuai dengan mandat lima poin konsensus.

“Kita berharap Myanmar juga memiliki komitmen politik untuk berdialog secara internal di antara mereka. Dan yang perlu saya tekankan sekali lagi adalah keterlibatan bukan berarti pengakuan,” tegas Jokowi.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement