REPUBLIKA.CO.ID, CAPE TOWN -- Kementerian Luar Negeri Afrika Selatan memanggil duta besar Amerika Serikat (AS) dalam sebuah pertemuan pada Jumat (15/3/2023). Pemanggilan Dubes AS ini terkait tuduhan yang dilontarkan sehari sebelumnya bahwa negara di selatan Afrika tersebut telah menyediakan senjata dan amunisi bagi Rusia untuk perang di Ukraina.
Di tengah-tengah ketegangan diplomatik atas tuduhan tersebut, Menteri Luar Negeri Afrika Selatan Naledi Pandor juga berencana untuk berbicara dengan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken, kata juru bicara kementerian tersebut di Twitter.
"Komite yang mengatur ekspor senjata di Afrika Selatan tidak memiliki catatan tentang penjualan senjata yang disetujui oleh negara ke Rusia," tulis juru bicara Clayson Monyela di Twitter. "Jika ada kejahatan yang dilakukan, hukum akan berjalan dengan sendirinya," tambahnya.
Duta Besar AS untuk Afrika Selatan, Ruben Brigety, menuduh dalam sebuah konferensi pers pada Kamis (11/5/2023), bahwa senjata dan amunisi secara diam-diam dimuat ke kapal kargo Rusia di pangkalan angkatan laut Simon's Town pada bulan Desember lalu dan kemudian diangkut ke Rusia, demikian ungkap Brigety.
"Kami (AS) yakin bahwa senjata dimuat ke dalam kapal itu, dan saya berani mempertaruhkan nyawa saya untuk keakuratan pernyataan itu," kata Brigety. Dia menyebut Afrika Selatan "mempersenjatai" Rusia, dan pada dasarnya pernyataan itu tidak dapat diterima.
Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa mengonfirmasi bahwa penyelidikan sedang dilakukan terhadap kunjungan kapal kargo Rusia Lady R. Sebelum Brigety dipublikasikan, para pejabat AS dan Afrika Selatan telah sepakat di balik layar bahwa penyelidikan harus dibiarkan berjalan dan akan memasukkan bukti apa pun yang dimiliki oleh para pejabat intelijen AS, demikian ungkap Ramaphosa.
Afrika Selatan dapat melanggar hukum internasional, jika memberikan senjata kepada Rusia. Kantor presiden mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa saat ini "tidak ada bukti" bahwa senjata atau amunisi dimuat ke kapal di pangkalan Simon's Town atau di mana pun di Afrika Selatan.
Associated Press telah memverifikasi secara independen bahwa kapal Lady R berada di pangkalan angkatan laut Afrika Selatan pada 6-8 Desember, seperti yang diklaim oleh Brigety. Sebuah tinjauan terhadap catatan AP juga menunjukkan bahwa kapal kargo Lady R terkait dengan sebuah perusahaan yang diberi sanksi oleh AS karena mengangkut senjata untuk pemerintah Rusia dan membantu upaya perangnya.
Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock mengatakan bahwa situasi ini kemungkinan akan dibahas dalam pertemuan para menteri luar negeri Uni Eropa di Stockholm pada hari Jumat. Baerbock mencatat bahwa sejauh ini mereka hanya sebatas tuduhan. Tapi mengatakan bahwa Afrika Selatan mengekspor senjata ke Rusia akan menjadi perpanjangan dari perang agresi yang melanggar hukum internasional.
"Kami menanggapi semua laporan dengan sangat, sangat serius," kata Baerbock.
Undang-undang pengendalian senjata Afrika Selatan sendiri menetapkan bahwa negara itu tidak akan memperdagangkan senjata konvensional dengan negara-negara yang terlibat dalam penindasan, agresi, atau terorisme.
Kantor Ramaphosa mengkritik Brigety pada hari Kamis karena mempublikasikan tuduhan tersebut. Monyela mengatakan bahwa pemerintah Afrika Selatan akan mengeluarkan "demarche" terhadap duta besar tersebut atas tuduhannya, sebuah istilah diplomatik yang mengacu pada keluhan resmi.
Peristiwa ini dapat secara serius merenggangkan hubungan antara AS dan salah satu mitra utamanya di Afrika Selatan. Meskipun Monyela mengatakan dalam unggahannya di Twitter bahwa Afrika Selatan menghargai hubungan yang kami miliki dengan Amerika Serikat. "Hubungan itu ramah, kuat, dan saling menguntungkan," katanya.
Posisi Afrika Selatan dalam perang di Ukraina telah mengganggu AS dan negara-negara Barat lainnya sejak negara paling maju di Afrika ini abstain tahun lalu dalam pemungutan suara di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mengutuk invasi Rusia. Afrika Selatan menyatakan akan mengambil sikap netral dalam perang tersebut dan menyerukan solusi diplomatik untuk mengakhiri pertempuran.
Para kritikus mengatakan bahwa Afrika Selatan secara efektif telah berpihak pada Rusia setelah menjadi tuan rumah bagi Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov untuk melakukan pembicaraan pada bulan Januari. Tidak hanya itu, kritikus juga menuduh Afrika Selatan mengizinkan kapal perang Rusia dan Cina menggunakan perairannya untuk latihan angkatan laut bersama di lepas pantai timur pada bulan Februari lalu. Latihan ini bertepatan dengan peringatan satu tahun invasi Rusia ke Ukraina.
Pemerintah Afrika Selatan juga mengindikasikan bahwa mereka tidak akan menangkap Presiden Rusia Vladimir Putin jika ia berkunjung ke negara itu. Sebagaimana yang diharapkan, untuk menghadiri pertemuan para pemimpin blok ekonomi BRICS pada bulan Agustus, meskipun Mahkamah Pidana Internasional telah mengeluarkan surat perintah penangkapan untuknya.
Afrika Selatan adalah penandatangan pengadilan internasional dan berkewajiban untuk menangkap Putin jika ia menginjakkan kaki di wilayahnya. Namun Afrika Selatan memiliki hubungan historis dengan Rusia karena dukungan bekas negara Uni Soviet ini untuk Kongres Nasional Afrika. Lembaga ini yang berkuasa ketika itu merupakan gerakan pembebasan yang berjuang untuk mengakhiri rezim apartheid yang menindas mayoritas kulit hitam di negara itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
