REPUBLIKA.CO.ID, ISTANBUL -- Kesepakatan gandum yang berakhir 18 Mei nanti akan diperpanjang 60 hari dan akan diumumkan oleh Presiden Turki Tayyip Erdogan, kata sumber yang mengetahui proses negosiasi soal ini kepada TASS, Jumat (12/5/2023).
"Saya kira kesepakatan itu akan diperpanjang selama 60 hari, tapi kemungkinan Rusia setuju untuk terakhir kalinya. Keputusan perpanjangan ini biasanya diumumkan oleh Presiden Tayyip Erdogan usai percakapan telepon dengan mitranya dari Rusia (Vladimir Putin)," kata sumber itu.
Tidak menutup kemungkinan keputusan itu diumumkan "hari ini atau besok", sambung sumber ini. Perpanjangan kesepakatan bisa menjadi petunjuk bagi dipenuhinya tuntutan Rusia seperti dituangkan dalam memorandum Istanbul 22 Juli tahun lalu, kata sumber tadi.
Setelah delegasi Rusia, Turki, Ukraina dan PBB bertemu di Istanbul, Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Vershinin mengatakan kepada wartawan bahwa keikutsertaan Rusia dalam kesepakatan itu gugur jika Moskow tidak mendapatkan jaminan bahwa tuntutan-tuntutan mereka dipenuhi pada 18 Mei.
Tuntutan-tuntutan itu meliputi ekspor produk pertanian dan pupuk, memulihkan koneksi Bank Pertanian Rusia ke sistem SWIFT, dan sejumlah isu lainnya.
Kesepakatan yang membolehkan lagi ekspor makanan dan pupuk ke pasar dunia tersebut diteken pada 22 Juli 2022. Perjanjian itu awalnya hanya selama 120 hari, namun kemudian diperpanjang 120 hari lagi pada November.
Pada 18 Maret, Rusia mengumumkan kesepakatan itu akan diperpanjang sampai 60 hari ke depan dengan alasan waktu tersebut cukup untuk menilai efektivitas memorandum yang ditandatangani bersama PBB tersebut.
Rusia berulang kali menegaskan perpanjangan kesepakatan tersebut tergantung kepada apakah tuntutan Rusia dalam kesepakatan itu sudah diterapkan. Tiadanya kemajuan dalam soal ini membahayakan masa depan seluruh prakarsa yang ada.
Pada 10-11 Mei wakil-wakil Rusia, Turki, Ukraina dan PBB bertemu di Istanbul guna membahas perpanjangan kesepakatan gandum dan implementasi tuntutan Rusia dalam kesepakatan pasokan gandum dan pupuk. Keamanan koridor pangan Laut Hitam juga masuk agenda pembahasan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika