REPUBLIKA.CO.ID, ANKARA -- Kementerian Luar Negeri Turki pada Ahad (21/5/2023) mengutuk keras kunjungan Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, ke kompleks Masjid Al Aqsa di wilayah pendudukan Yerusalem Timur. Ben-Gvir memasuki kawasan Haram al-Sharif pada Ahad pagi, dengan penjaga khusus dan di bawah perlindungan pasukan Israel.

"Kami mengutuk keras penyerbuan Al-Haram Al-Sharif pada 21 Mei oleh Menteri Keamanan Nasional Israel di bawah perlindungan pasukan keamanan Israel yang jelas melanggar hukum internasional," kata pernyataan Kementerian Luar Negeri Turki, dilaporkan Anadolu Agency.

Ben-Gvir mengeklaim, Kompleks Al Aqsa adalah milik Israel. Turki meminta Israel untuk bertindak secara bertanggung jawab, dan mengakhiri semua jenis tindakan provokatif, yang melanggar status historis Al-Haram Al-Sharif yang didasarkan pada hukum internasional.

“Sama sekali tidak dapat diterima bahwa anggota Pemerintah Israel menantang status historis Al-Haram Al-Sharif dengan cara ini dan melakukan tindakan menghasut dan fasis,” kata kKementerian Luar Negeri Turki.

Ini adalah kedua kalinya Ben-Gvir memasuki kompleks Al Aqsa sejak menjabat sebagai menteri keamanan nasional di pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu pada Desember lalu. Ben-Gvir sebelumnya memasuki Masjid Al-Aqsa pada 3 Januari, beberapa hari setelah dia menjabat. Dia menjadi menteri Israel pertama yang memasuki masjid dalam lima tahun terakhir.

Ben-Gvir memiliki pandangan sayap kanan tentang warga Palestina dan menyerukan pemindahan mereka. Ben-Gvir telah berulang kali menyerbu kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur bersama dengan para pemukim Yahudi.

Bagi umat Islam, Al-Aqsa mewakili situs tersuci ketiga di dunia. Sementara orang Yahudi menyebut kompleks Al Aqsa sebagai Temple Mount. Mereka meyakini kompleks itu adalah situs dua kuil Yahudi di zaman kuno.

Israel menduduki Yerusalem Timur selama Perang Arab-Israel 1967. Israel menganeksasi seluruh kota pada 1980,n namun langkah ini tidak pernah diakui oleh komunitas internasional.

Ikuti Whatsapp Channel Republika