REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW -- Rusia sejak akhir tahun lalu telah mengesahkan undang-undang yang memperluas pembatasan pada promosi yang disebutnya sebagai "propaganda LGBT". Sejak itu, aturan ini digunakan untuk mendenda dan melarang berbagai pihak, termasuk digunakan untuk pihak yang berseberangan dalam konflik Ukraina.
Dalam kasus terbaru, Teater Bolshoi Moskow telah menghapus balet kontemporer tentang penari legendaris Rusia Rudolf Nureyev dari repertoarnya pada April 2023. Keputusan ini dilakukan atas pertimbangan penerapan aturan larangan "propaganda LGBT".
"'Nureyev' telah dihapus dari repertoar sehubungan dengan undang-undang ... di mana isu-isu yang berkaitan dengan promosi 'nilai-nilai non-tradisional' ditetapkan secara tegas," ujar Direktur Umum Bolshoi Vladimir Urin.
Aturan ini menyoroti hubungan Nureyev dengan laki-laki setelah pembelotannya dari Uni Soviet pada 1961 yang disinggung dalam balet hampir tidak mungkin ditampilkan. Namun, balet yang dikoreografikan oleh Kirill Serebrennikov ini sebenarnya memiliki sejarah yang bermasalah di Rusia.
Pertunjukan ini ditayangkan perdana pada Desember 2017, terlambat beberapa bulan, setelah menteri kebudayaan saat itu dilaporkan menyebutnya sebagai propaganda gay. Kemudian penampilan yang dijadwalkan pada 2022 tiba-tiba dibatalkan. Pembatalan itu dilakukan setelah Serebrennikov secara terbuka menyalahkan Rusia atas konflik di Ukraina.
Selain seni pertunjukan, pengadilan Rusia mendenda perusahaan induk Google Alphabet sebesar tiga juta rubel pada 11 Mei 2023. Denda yang diberikan karena Google dinilai gagal menghapus video Youtube yang dinilai mempromosikan "propaganda LGBT" dan "informasi palsu" tentang kampanye militer Rusia di Ukraina.
Namun, selama setahun terakhir, Moskow memang telah mengenakan puluhan denda terhadap perusahaan teknologi Barat. Sikap ini merupakan balasan atas sanksi yang diberlakukan kepada Rusia.
Anak perusahaan Rusia dari Google Alphabet mengajukan kebangkrutan tahun lalu. Pihak berwenang menyita rekening banknya menyusul denda Desember 2021 sebesar 7,2 miliar rubel atas apa yang dikatakan pihak berwenang Rusia sebagai "kegagalan berulang" perusahaan untuk menghapus konten.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
