REPUBLIKA.CO.ID, ANKARA -- Pemimpin Partai Kemenangan Turki yang anti-imigran pada Rabu (24/5/2023) mendukung kandidat presiden oposisi Kemal Kilicdaroglu. Hal ini berpotensi meningkatkan dukungan suara karena Kilicdaroglu bertekad mengalahkan Presiden Tayyip Erdogan dalam pemilu Turki putaran kedua pada 28 Mei.
Ketua Partai Kemenangan, Umit Ozdag menerima 2,2 persen dukungan dalam pemungutan suara parlemen pada 14 Mei. Ozdag mendesak para pendukung Partai Kemenangan untuk mendukung Kilicdaroglu dalam pemilu putaran kedua.
"Kami telah memutuskan untuk mendukung Kilicdaroglu di putaran kedua pemilihan presiden," kata Ozdag dalam konferensi pers di Ankara bersama Kilicdaroglu.
Dukungan tersebut dapat mengimbangi dukungan yang diterima Erdogan dari kandidat capres urutan ketiga Sinan Ogan dari aliansi sayap kanan yang dipimpin oleh Partai Kemenangan. Dalam pemilu putaran pertama Ogan berada di urutan ketiga dengan 5,2 persen suara di belakang Erdogan dengan 49,5 persen suara, dan Kilicdaroglu dengan 44,9 persen suara.
Ozdag mengatakan, partainya dan Kilicdaroglu menyetujui rencana untuk memulangkan migran dalam waktu satu tahun sesuai dengan hukum internasional dan hak asasi manusia.
Ozdag mengatakan, dia mengadakan pembicaraan serupa dengan Partai AK yang dipimpin Erdogan. Tetapi Ozdag memutuskan untuk tidak mendukung Partai AK karena rencana mereka tidak melibatkan pemulangan migran.
Pekan lalu, Kilicdaroglu, yang merupakan ketua Partai Rakyat Republik (CHP) dan kandidat dari aliansi enam partai, mempertajam nadanya dan berjanji untuk memulangkan semua migran setelah terpilih. Turki adalah tuan rumah pengungsi terbesar di dunia. Turki menampung sekitar 5 juta migran, 3,3 juta di antaranya adalah warga Suriah.
Kilicdaroglu juga telah berjanji untuk membatalkan banyak perubahan besar Erdogan pada kebijakan domestik, luar negeri dan ekonomi Turki, termasuk membalikkan program ekonomi yang tidak ortodoks untuk mengatasi krisis biaya hidup. Partai Rakyat Republik (CHP) dan Partai Kemenangan juga menandatangani protokol yang menguraikan prinsip-prinsip utama kerja sama mereka.
Sebagai bagian dari perang melawan terorisme, walikota akan diganti dengan wali yang ditunjuk negara dengan keputusan pengadilan jika ada bukti hukum bahwa mereka memiliki hubungan teror, menurut protokol. Protokol tersebut dapat menimbulkan kemarahan HDP pro-Kurdi, yang berjalan di bawah panji Partai Kiri Hijau (YSP) karena kasus penutupan pengadilan atas dugaan hubungan teror dan sangat mendukung Kilicdaroglu.
Sebagian besar walikota yang dipilih dari HDP dalam pemilihan lokal pada 2019 digantikan oleh wali yang ditunjuk negara setelah mereka dipenjara sambil menunggu persidangan atas tuduhan terorisme. Dewan eksekutif HDP dan YSP mengatakan, pasal tentang penggantian walikota dengan wali bertentangan dengan prinsip demokrasi universal.
HDP dan YSP masih mengevaluasi sikap mereka dan akan mengumumkan keputusan terkait dukungan terhadap kandidat capres pada Kamis (25/5/2023) waktu setempat.
Aliansi enam partai Kilicdaroglu berjanji untuk mengakhiri praktik penggantian walikota dengan wali yang ditunjuk pemerintah dalam programnya. Mereka menekankan bahwa pejabat terpilih akan tetap menjabat kecuali mereka dinyatakan bersalah oleh keputusan pengadilan.
Ozdag adalah mantan wakil pemimpin MHP nasionalis, yang berada dalam aliansi Erdogan. Dia kemudian bergabung dengan Partai IYI, yang merupakan aliansi Kilicdaroglu, sebelum digulingkan dan mendirikan Partai Kemenangan pada 2021.
Ikuti Whatsapp Channel Republika