KPU Turki: Erdogan Terpilih Kembali Sebagai Presiden Turki di Pilpres Putaran Kedua

Erdogan memenangkan putaran pertama dengan 49,5 persen atau 27 juta suara, sekitar 2,5 juta suara lebih banyak dari lawannya. Koalisi berkuasa yang dipimpin partai Erdoga, AK juga menguasai parlemen.

Usai putaran pertama Kılıçdaroğlu yang mendapatkan 45 persen suara beralih ke sayap nasionalis termasuk membuat kesepakatan dengan politisi sayap kanan Ketua Partai Kemenangan Ümit Özdağ. Ketua oposisi itu berjanji mendeportasi jutaan pengungsi Suriah dan Afghanistan dari Turki.

Namun Kılıçdaroğlu gagal mendapat dukungan dari kandidat utama sayap nasionalis, Sinan Ogan yang berada di peringkat ketiga di putaran pertama. Ogan memilih mendukung Erdogan.

Meski Kılıçdaroğlu mendekati sayap nasionalis tapi politisi Kurdi yang dipenjara Selahattin Demirtaş mengajak pemilihan mendukung Kılıçdaroğlu di putaran kedua.

"Bila tidak ada perubahan di kotak suara, maka akan menjadi bencana pada ekonomi dan demokrasi, tidak ada lagi putaran ketiga dalam masalah ini, mari jadikan Pak Kılıçdaroğlu sebagai presiden, biarkan Turki bernapas," cicit Demirtaş.

Sejumlah pengamat mengatakan hasil putaran pertama mencerminkan kuatnya Erdogan dalam menarik suara populis dan Islam terutama di pendesaan Turki yang masih sangat loyal pada Partai AK. Berbeda dari kota-kota besar yang sudah berpaling dari Erdogan yang lama berkuasa.

Kritikus khawatir bila Erdogan kembali berkuasa hubungan Turki dan Barat akan semakin melemah. Begitu juga dengan pers, lembaga yudisial, dan institusi-institusi lain.

Çağaptay mengatakan Erdogan dibantu "pada penguasaan penuhnya terhadap arus informasi" di Turki. Sebagian besar media dikuasai kelompok bisnis yang dengan dengan presiden dan 80 persen orang Turki hanya membaca berita bahasa mereka sendiri.

"Ia dapat 'mengkurasi' realitas bagi mereka, ia dapat membingkai sejumlah oposisi 'didukung' teroris, dan saya pikir bagian itulah pemilihan mengalami kebuntuan, mereka tidak pernah mendapat poin siapa yang lebih baik menjalankan pemerintahan di Turki," kata Çağaptay.