REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV -- Menteri Energi Israel, Israel Katz, menentang gagasan Arab Saudi mengembangkan program nuklir sipil. Hal itu sempat dilaporkan menjadi syarat Saudi jika Israel ingin melakukan normalisasi diplomatik dengannya.
"Secara alami, Israel tidak mendorong hal-hal seperti itu. Saya tidak berpikir Israel harus menyetujui hal-hal seperti itu," kata Katz kepada Ynet TV ketika ditanya tentang prospek program nuklir sipil Saudi sebagai bagian dari kemungkinan hubungan bilateral, Senin (5/6/2023).
Pada Maret lalu, New York Times melaporkan, salah satu syarat yang diajukan Saudi untuk bersedia membuka hubungan resmi dengan Israel adalah dengan membiarkannya mengembangan program nuklir sipil. Amerika Serikat (AS) disebut berperan sebagai mediator antara Riyadh dan Tel Aviv. Baik pejabat AS maupun Saudi belum mengonfirmasi laporan New York Times.
Menunjuk preseden seperti Irak dan Libya, Israel telah lama khawatir bahwa negara tetangganya yang berpotensi menjadi musuh dapat menggunakan energi nuklir sipil dan proyek lain yang dikembangkan di bawah Perjanjian Non-Proliferasi (NPT) 1970 sebagai kedok untuk pembuatan bom rahasia. Israel tak tergabung dalam NPT dan mengklaim tak memiliki senjata nuklir. Namun telah beredar luas suatu kepercayaan bahwa Israel memiliki persenjataan atom.
Pekan lalu Menteri Luar Negeri Israel Eli Cohen mengatakan, dia optimistis negaranya dapat memperluas hubungan dengan lebih banyak negara Arab dan Muslim. Cohen mengungkapkan, kawasan Arab telah berubah dramatis sejak Israel menandatangani Abraham Accords pada 2020, yakni kesepakatan pemulihan hubungan dengan Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain, Sudan, dan Maroko. Sebelum kesepakatan tersebut eksis, Israel sudah memiliki relasi diplomatik dengan Mesir dan Yordania.
“Saya sangat optimistis bahwa kami akan dapat memperluas hubungan kami dengan lebih banyak negara Arab dan Muslim,” kata Cohen di sela-sela kunjungannya ke Wina, Austria, Kamis (1/6/2023), dikutip laman The National.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
