REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW -- Ukraina berencana menuntut Rusia di Mahkamah Pidana Internasional (ICC) di Den Haag atas insiden hancurnya bendungan Kakhovka dengan pembangkit listrik tenaga air (PLTA). Hal itu disampaikan Presiden Ukraina, Vladimir Zelensky.

"Kami akan mengajukan permohonan kepada staf Mahkamah Pidana Internasional," kata Zelensky, yang menggambarkan situasi ini, dilansir dari TASS, Rabu (7/6/2023).

Namun pihak Rusia masih berkeyakinan pasukan Ukraina lah yang menembaki PLTA Kakhovka pada dini hari Selasa (6/6/2023). Rusia menuduh pasukan Ukraina mungkin menggunakan rudal yang ditembakkan dari sistem roket peluncur ganda (MLRS) Olkha.

Ledakan bendungan yang juga PLTA Kakhovka itu membuat katup-katup pintu bendungan pembangkit listrik runtuh akibat penembakan tersebut, menyebabkan air mengalir keluar tak terkendali. Akibatnya rumah-rumah warga harus terendam air dan menyebabkan puluhan ribu warga harus mengungsi.

Saat ini, ketinggian air di Novaya Kakhovka telah meningkat hingga di atas 12 meter. Empat belas permukiman telah terendam banjir dan hingga 80 permukiman lainnya terancam terendam banjir. Orang-orang dievakuasi dari permukiman tetangga.

Namun, menurut pemerintah setempat, evakuasi skala besar tidak diperlukan. Lahan pertanian di sepanjang Dnieper telah hanyut. Ada risiko mengeringnya Kanal Krimea Utara, yang memasok air ke Krimea.

Juru Bicara Kremlin Dmitry Peskov menggambarkan serangan terhadap PLTA Kakhovka sebagai tindakan sabotase yang disengaja oleh Ukraina. Ia menambahkan justru rezim Kiev harus menanggung semua tanggung jawab atas konsekuensinya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika