Sabtu 10 Jun 2023 00:21 WIB

Pemerintah Jepang Kembali Meminta Masyarakat Menghemat Listrik

Penghematan pemakaian listrik diminta dilakukan selama dua bulan.

Rep: Lintar Satria/ Red: Nidia Zuraya
Warga berjalan di kawasan padat di Tokyo, Jepang. Pemerintah Jepang meminta rumah tangga dan industri di sekitar Tokyo untuk menghemat listrik pada bulan Juli dan Agustus 2023.
Foto: AP Photo/Koji Sasahara
Warga berjalan di kawasan padat di Tokyo, Jepang. Pemerintah Jepang meminta rumah tangga dan industri di sekitar Tokyo untuk menghemat listrik pada bulan Juli dan Agustus 2023.

REPUBLIKA.CO.ID, TOKYO -- Pemerintah Jepang meminta rumah tangga dan industri di sekitar Tokyo untuk menghemat listrik pada bulan Juli dan Agustus. Agar pasokan listrik tetap stabil selama musim panas, meski pemerintah tidak menetapkan target tertentu.

Berdasarkan prediksi bulan Mei lalu Kementerian Perindustrian mengatakan pasar listrik di sebagian besar wilayah Jepang pada musim panas tahun ini diperkirakan tidak seketat musim panas sebelumnya. Ketika pemerintah meminta masyarakat seluruh negeri menghemat energi.

Baca Juga

Namun pada Jumat (9/6/2023)  kementerian memutuskan meminta masyarakat di daerah tertentu menghemat listrik 'dengan rentang yang masuk akal' selama dua bulan. Terutama daerah-daerah yang listriknya dipasok Tokyo Electric Power Company Holdings karena rasio cadangan diperkirakan di bawah 5 persen, mendekat rasio cadangan minimum sebesar 3 persen.

Kementerian mengatakan rasio cadangan energi listrik selama gelombang panas yang terjadi satu kali per sepuluh tahun di wilayah Tokyo sebesar 3,1 persen pada bulan Juli dan 4,8 persen pada bulan Agustus. Sementara daerah-daerah lain masih di atas 5 persen di dua bulan tersebut.

Cadangan energi di bawah 3 persen beresiko pemadaman listrik. Pada musim panas tahun lalu suhu udara mencapai titik terpanasnya selama satu pekan pada bulan Juni. Pemerintah pun meminta masyarakat menghemat listrik sebanyak mungkin.

Pemerintah tidak mengimplementasikan langkah-langkah khusus untuk bulan Juni. Tapi pejabat Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Perindustrian mengatakan pemerintah mengawasi operasi generator listrik dan permintaan listrik.

sumber : Reuters
Advertisement
Berita Terkait
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement